Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, dalam satu dekade terakhir (2009—2019), jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang berhasil terpasang mencapai 400.269 sambungan rumah (SR).
Jargas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dibangun dengan dana APBN.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso menjelaskan, jargas yang sudah terbangun meliputi 17 provinsi.
Baca Juga: Disaksikan Jokowi, Pertamina dan Chandra Asri (TPIA) teken MoU dengan ADNOC
Di antaranya Provinsi Aceh sebanyak 14.415 SR, Sumatra Utara 11.216 SR, Jambi 6.000 SR, Riau 11.793 SR, Kepulauan Riau 4.001 SR, Sumatra Selatan 81.392 SR, Lampung 10.321 SR, Banten 9.109 SR, DKI Jakarta 12.660 SR, Jawa Barat 59.116 SR.
Kemudian, Jawa Tengah 8.000 SR, Sulawesi Selatan 6.172 SR, Papua Barat 3.898 SR, Sulawesi Tengah 4.000 SR, Jawa Timur 85.961 SR, Kalimantan Timur 39.574 SR, dan Kalimantan Utara 32.361 SR.
Khusus di tahun 2019, jargas telah dibangun di 16 Kabupaten atau Kota sebanyak 74.496 SR. Di antaranya, Kabupaten Aceh Utara sebanyak 4.557 SR, Kota Dumai 4.743 SR, Kabupaten Karawang 6.952 SR, Kabupaten Cirebon 6.105 SR, Kota Depok 6.230 SR, Kota Bekasi 6.720 SR, Kota Jambi 2.000 SR, Kota Palembang 6.034 SR.
Baca Juga: Begini cara APM menggeber penjualan mobil di tahun 2020
Lalu, Kabupaten Lamongan 4.000 SR, Kabupaten Kutai Kartanegara 5.000 SR, Kabupaten Pasuruan 4.100 SR, Kabupaten Probolinggo 4.055 SR, Kota Mojokerto 4.000 SR, Kabupaten Mojokerto 4.000 SR, Kabupaten Banggai 4.000 SR, dan Kabupaten Wajo 2.000 SR.
Alimuddin mengatakan, pembangunan jargas merupakan program strategis nasional. Gas bumi digunakan untuk modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat, serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.
“Jargas dibangun di daerah yang memiliki atau dekat dengan sumber gas,” ujar dia dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, hari ini (21/1).
Baca Juga: Pemerintah didesak tunda rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg
Pemerintah pun tidak hanya membangun infrastruktur jargas, melainkan juga menetapkan regulasi sebagai payung hukum pemanfaatan aset yang berkaitan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah daerah.
Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) no 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Adapun di tahun 2020, pemerintah berencana membangun jargas sebanyak 266.070 SR di 49 lokasi di Indonesia. Angka ini naik lebih dari 3 kali lipat ketimbang realisasi pembangunan jargas di tahun lalu.
Baca Juga: Ada ekspansi jaringan gas rumah tangga, simak rekomendasi saham PGAS
Karena adanya keterbatasan anggaran, saat ini pemerintah dan badan usaha tengah menginisiasi kerja sama dalam membangun jargas.
Dengan begitu, pelan-pelan pembangunan jargas tak lagi harus dilakukan oleh pemerintah, tapi juga melalui badan usaha atau swasta. “Peran pemerintah sebagai prime mover itu sudah bisa dikurangi dan pelan-pelan menjadi regulator,” ungkap Alimuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
