kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45901,40   8,81   0.99%
  • EMAS1.332.000 0,60%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengusaha desak pemerintah jadikan aspal alam Buton prioritas untuk tekan impor


Selasa, 02 Februari 2021 / 11:35 WIB
Pengusaha desak pemerintah jadikan aspal alam Buton prioritas untuk tekan impor
ILUSTRASI. Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) meminta penggunaan aspal alam buton menjadi prioritas untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Hal itu juga upaya menekan penggunaan aspal minyak yang 75%-nya masih dilakukan secara impor.

Aspabi mencatat, bahwa sekarang ini, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia cenderung menggunakan aspal minyak, atau aspal hasil proses pengilangan minyak bumi.

Ketua Aspabi, Dwi Putranto menyampaikan, bahwa kebutuhan aspal nasional mencapai 1,5 juta ton per tahunnya. Sementara, produksi aspal minyak nasional hanya mencapai 350.000 ton.

“Berarti sisanya impor. Di sinilah seharusnya aspal alam buton berperan, yaitu menggantikan aspal minyak impor,” terangnya, Selasa (2/2).

Baca Juga: Cek kesiapan aspal Buton, pemerintah kunjungi produksi tambang Wika Bitumen

Hanya saja, kata Dwi, penggunaan aspal alam buton domestik saat ini tidak lebih dari 100.000 ton per tahun, dengan tingkat keterisian atau utilisasi industri 5% dari kapasitas pabrik terpasang. Padahal, kapasitas produksi aspal alam buton yang tergabung dalam Aspabi bisa mencapai 2 juta ton per tahun.

Bahkan, nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) aspal alam buton olahan mencapai lebih dari 80%, sementara TKDN dari aspal minyak hanya 9,3% karena bahan baku minyak mentahnya masih dilakukan impor dari Timur Tengah.

“Pemerintah juga sedang gencar menggalakkan produk dalam negeri, dan aspal termasuk prioritas, karena 75% aspal kita masih impor. Ke depan, aspal alam buton harus dapat menggantikan aspal impor,” ungkapnya.

Mengacu catatan Direktorrat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah deposit aspal alam Indonesia terbesar ada di Buton, Sulawesi Tenggara. Di mana total sumberdayanya menembus 792,50 juta ton dengan total cadangan sebesar 182,65 juta ton.

Baca Juga: Tekan impor, Presiden Jokowi minta optimalkan pemanfaatan aspal alam dalam negeri

Oleh karena itu, Aspabi berharap adanya sinergi pengelolaan aspal alam buton dari hulu ke hilir. Sebab, pengelolaan tambang yang tepat akan menjamin kelangsungan industri aspal alam buton di dalam negeri.

Saat ini, ia melihat bahwa pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marinves) sedang menggenjot pengurangan impor aspal minyak. Sehingga, seluruh pemangku kepentingan diharpakan bisa seiring sejalan dalam memanfaatkan sebesar-besarnya aspal alam buton.

Dihubungi terpisah, hal senada juga disampaikan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Menurut Wakil Ketua IAGI Bidang Mineral Yoseph C.A Swamidharma, kebutuhan aspal Indonesia berkisar 1,2 juta ton dan aspal minyak hanya mampu memasok sebanyak 600.000 ton. Alhasil, paling tidak, setengah dari kebutuhan aspal dipasok melalui impor.

Baca Juga: Potensi berlimpah, BUMN disarankan perkuat pengelolaan aspal

Oleh sebab itu, aspal Buton diharapkan mampu menutupi kebutuhan aspal di Indonesia dengan memasok 600.000 ton dan akan meningkat seiring dengan program pembangunan yang terus berjalan. Bahkan tak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menutup kran impor, Yoseph memperkirakan potensi aspal Buton bahkan bisa juga dikembangkan untuk mengisi pasar ekspor.

"Berapa pun produksi aspal padat dari Pulau Buton dapat menekan neraca impor. Bila diasumsikan bahwa kebutuhan aspal Buton menjadi 1 juta ton per tahun, Pulau Buton masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bahkan mungkin dapat memiliki peluang ekspor," terang Yoseph kepada Kontan.co.id, Selasa (2/2).

Namun untuk dapat mengembangkan potensi aspal Buton, kebijakan dari pemerintah sangat penting. Hal itu juga menyangkut iklim investasi dalam ekstraksi aspal maupun kesiapan infrastrukturnya.

"Kebijakan untuk dalam negeri tentunya berhubungan dengan kesiapan infrastruktur di Pulau Buton dan kemudahan ijin ekstraksi termasuk di dalamnya mengenai persepsi lingkungan," pungkas Yoseph.

Selanjutnya: Kementerian PUPR manfaatkan aspal buton untuk tingkatkan kualitas jalan nasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×