kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45909,31   7,91   0.88%
  • EMAS1.354.000 1,65%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengusaha industri kreatif juga keberatan libur panjang Lebaran


Kamis, 03 Mei 2018 / 06:20 WIB
Pengusaha industri kreatif juga keberatan libur panjang Lebaran


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keberatan penambahan libur lebaran juga disampaikan pengusaha industri kreatif. Penambahan libur itu justru buruk bagi bisnis. 

Elfa Hermawan, Business Development Giant Leap studio, menilai, industri kreatif juga bisa terdampak kebijakan penambahan libur panjang. Salah satunya, penurunan produktivitas. Bukan hal baru, usai libur panjang, ide-ide maupun etos untuk kembali bekerja, mengolah ide, biasanya tidak langsung 'tune in'.

"Sebagai pemain industri kreatif, tentu kami juga selalu ingin kepastian. Apalagi berkaitan dengan libur, karena perlu ada penyesuaian jadwal, menyiapkan rencana. Apalagi jika karyawannya dari berbagai daerah. Semoga pemerintah bisa melihat lebih luas lagi," ucap Hermawan dalam keterangannya, Rabu (2/5). 

Asal tahu saja, Giant Leap Studio merupakan salah satu perusahaan animasi lokal yang dipercaya berbagai Kementerian/Lembaga maupun swasta untuk mengerjakan berbagai program media promosi berupa visual animasi.

Beberapa Kementerian Lembaga yang memakai jasanya antara lain Kementerian Pariwisata, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).  

Hermawan menjelaskan, jika kemudian kebijakan itu dirasakan kurang efektif juga direspons negatif oleh publik, tentu tak ada salahnya dievaluasi kembali. Dihitung lagi dampaknya, apakah benar benar memberi kontribusi ke ekonomi atau justru sebaliknya. 

"Bagi kami yang bergerak di industri kreatif, juga ingin tetap produktif, memberi kontribusi ekonomi ke negara melalui berbagai usaha," tegas Hermawan. 

Untuk itu, ia berharap, pemerintah selalu mengajak para pengusaha ketika ada kebijakan yang dirasa akan berdampak langsung. Apalagi  urusan libur ini berkaitan dengan hak karyawan, kejelasan pengaturan manajemen, juga bagaimana agar pelayanan terhadap konsumen tetap maksimal.

"Di industri kreatif, kami selalu ingin memberi pelayanan terbaik ke konsumen, untuk itu, kami juga perlu dukungan dari pemerintah, baik dukungan promosi, perluasan pasar, juga kejelasan dalam setiap kebijakan," ucap Hermawan.

Kalangan industri kreatif pun berharap pemerintah bisa mengevaluasi. Salah satu pemain di industri animasi nasional, Giant Leap studio, berharap kebijakan pemerintah dalam hal libur, tetap menimbang berbagai aspek. 

Penambahan libur Lebaran akan memberi efek bagus bagi masyarakat dan pemudik. Namun bagi pengusaha, libur Lebaran bakal menyebabkan  strategi bisnis berubah drastis. Sekaligus ada potensi penurunan produktivitas.

Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia  (Hipmi), menilai, kebijakan penambahan libur itu akan menurunkan produktivitas dunia usaha. Memang, di satu sisi, penambahan libur bisa positif untuk beberapa sektor, seperti pariwisata, terutama di daerah. 

Namun sayangnya, kebijakan itu kurang dikoordinasikan dengan para pengusaha, baik Kadin, Apindo, maupun Hipmi. Sehingga, kebijakan itu secara otomatis akan mengubah strategi sekaligus targetan usaha. 

"Yang kami sayangkan, terkesan kebijakan itu tanpa dikoordinasikan dengan pengusaha. Padahal, bagi kami yang memiliki bisnis, setiap kebijakan pemerintah akan punya pengaruh. Apalagi jika berkaitan dengan libur, meliburkan karyawan," ujar Ketua BPP Hipmi Anggawira, kepada media. 

Setiap kebijakan pemerintah, kata Anggawira, jangan sampai kontraproduktif dengan dunia usaha. Atau, kebijakan itu hanya berefek positif pada satu sisi saja. Pemerintah harus merancang membuat kebijakan yang mampu mengakomodir berbagai sisi. 

Kata dia, jika dihitung secara detail, dengan jumlah libur resmi dan penambahan libur, total bisa menjadi hampir dua minggu libur yang bisa dinikmati. Jumlah itu menurut Anggawira terlalu lama. Harusnya seperti libur yang sudah-sudah saja. Sehingga pengusaha juga sudah bisa mengantisipasti karena merupakan libu rutin yang berulang setiap tahun. 

"Sebagai pengusaha tentu kami berharap, setiap kebijakan tidak dibuat sembarangan. Dibuat lalu direvisi lagi, harus ada koordinasi yang lebih jelas di antara pemangku kebijakan di pemerintah," ujarnya. 

Ia juga khawatir, jika libur terlalu panjang, dari sisi produktivitas akan terganggu. Bisa juga akan muncul-muncul biaya tambahan lain. Terutama bagi sektor-sektor tertentu yang harus melakukan pengiriman secara tepat waktu, maupun harus melakukan produksi tepat waktu.

Jika libur bertambah, tentu saja produksi bisa mundur dan berpengaruh pada kesepakatan bisnis yang bisa menambah biaya. "Dunia usaha berharap, masukan atau keberatan kepada pemerintah ini menjadi bahan untuk mereview kebijakan tersebut," tegas Anggawira. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×