kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.627.000   -10.000   -0,38%
  • USD/IDR 17.658   1,00   0,01%
  • IDX 6.686   66,77   1,01%
  • KOMPAS100 877   10,98   1,27%
  • LQ45 666   9,17   1,40%
  • ISSI 233   2,34   1,01%
  • IDX30 372   4,41   1,20%
  • IDXHIDIV20 459   4,13   0,91%
  • IDX80 100   1,30   1,32%
  • IDXV30 127   1,31   1,04%
  • IDXQ30 119   1,06   0,90%

Pengusaha Menyoroti Kesiapan Penerapan Zero ODOL Tahun 2027


Selasa, 08 September 2026 / 21:15 WIB
Pengusaha Menyoroti Kesiapan Penerapan Zero ODOL Tahun 2027
ILUSTRASI. Kebijakan Zero ODOL (dok/Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) )


Reporter: Leni Wandira | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.   Rencana penerapan zero over dimension over loading (ODOL) pada tahun 2027 masih menghadapi sejumlah tantangan. Pelaku usaha menilai, pemerintah perlu membenahi integrasi data kendaraan sekaligus menyiapkan masa transisi agar penerapannya tidak mengganggu kegiatan logistik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Agus Pratiknyo menilai, penerapan zero ODOL pada awal 2027 berpotensi tidak maksimal. Menginat database kendaraan belum sepenuhnya terintegrasi.

Salah satunya, data Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang berada di Kementerian Perhubungan dengan data uji KIR yang dikelola dinas perhubungan di daerah.

“Sampai sekarang Kemenhub belum memiliki database kendaraan yang kuat dan terintegrasi," kata Agus, dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas integrasi teknologi weigh in motion (WIM) dengan electronic traffic law enforcement (ETLE).

Keduanya membutuhkan database kendaraan yang lengkap untuk mendukung identifikasi dan penindakan. “Harusnya pemerintah meng-capture dulu semua kendaraan, baik itu yang comply maupun tidak," tegasnya. 

Baca Juga: Industri Baja di Banten Masih Beroperasi Normal di Tengah Erupsi Anak Krakatau

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menyiapkan roadmap yang jelas, masa transisi, sosialisasi serta uji coba sebelum penegakan penuh zero ODOL.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, dunia usaha mendukung zero ODOL karena berkaitan dengan keselamatan jalan dan efisiensi logistik dalam jangka panjang.

“Jangan sampai pelaku usaha baru mengetahui standar atau mekanisme teknisnya ketika penindakan terhadap truk ODOL itu sudah berjalan,” ujar Erwin.

Kadin juga meminta penegakan dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pelaku usaha. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur pengawasan, insentif maupun fasilitas pembiayaan untuk peremajaan kendaraan serta mempercepat pengembangan angkutan barang melalui kereta api dan laut.

Pemerintah sendiri tengah mengintegrasikan ETLE dengan teknologi WIM di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) maupun jalan tol untuk mengejar target Zero ODOL tahun 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×