Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli
Surya juga berharap, Permen PLTS Atap akan memenuhi upaya Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA). Selain itu juga diharapkan juga akan mendukung target transisi energi untuk menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2050.
Surya menegaskan bahwa energi surya menjadi salah satu andalan bagi pencapaian NZE. Peningkatan ini juga akan membuka peluang usaha baik skala kecil maupun besar termasuk produsen panel, pengembang PLTS maupun pengguna.
Surya menerangkan, saat ini jumlah produsen pabrikan dalam negeri masih belasan jumlahnya. "Tentu saja kami berharap produsen panel juga akan meningkat signifikan," tegas Surya.
Baca Juga: Permen PLTS Atap Resmi Diterapkan, ESDM Diharapkan Segera Bentuk Pusat Pengaduan
Menurut catatan, potensi energi surya yang diinventarisir Ditjen EBTKE adalah sebesar saat ini mencapai lebih dari 3000 GW. Sementara itu, hasil perhitungan METI, potensinya mencapai 2000 GW, sedangkan perhitungan dari IESR menyebutkan bahwa potensi energi surya Indonesia mencapai 19.800 gigawatt-peak (GWp).
Dengan adanya potensi yang besar tersebut, Permen PLTS Atap akan memegang peranan penting untuk mendukung pencapaian target 23% bauran energi terbarukan di 2025 dan 31% tahun 2050 sesuai target PP No. 79/2014 (KEN) dan Perpres No. 22/2017 (RUEN) serta rencana transisi energi untuk mencapai target Net-Zero Emission di 2060.
Karena itu, PLTS atap diperkirakan dapat mengakselerasi penambahan pembangkit energi terbarukan dalam bauran energi nasional. PLTS atap tidak membutuhkan investasi PLN atau Pemerintah karena menjadi tanggung jawab para konsumen yang sekaligus bertindak sebagai investor.
Hadirnya Permen ini penting sebagai peran serta masyarakat untuk menurunkan emisi karbon dalam rangka memenuhi target NDC sebagai komitmen Perjanjian Paris.
METI melihat ada beberapa daya tarik yang termuat dalam Permen ESDM No.26/2021 di antaranya adalah, ketentuan ekspor kWh listrik ditingkatkan dari 65% menjadi 100% (1÷1). Kemudian, kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan, diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Jangka waktu permohonan PLTS Atap menjadi lebih singkat (5 hari tanpa penyesuaian Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJBL).
Lalu mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan, dan pengawasan program PLTS Atap. Dibukanya peluang perdagangan karbon dari PLTS Atap. Tersedianya Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU.
Perubahan ini akan berdampak pada tingkat pengembalian investasi konsumen sehingga meningkatkan keekonomian PLTS atap. "Kendala terkait proses pengajuan dan perizinan yang hendak ditangani dengan peraturan baru ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik PLTS atap karena calon pengguna mendapatkan kepastian," ujarnya.
METI menaruh harapan besar pada Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 dan akan mendorong juga pemasangan PLTS atap di berbagai sektor dan tidak hanya untuk pelanggan PLN, juga pelanggan di wilayah pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
