Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Sementara itu, Head Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan konversi minyak tanah ke LPG yang digalakkan pemerintah beberapa tahun silam tidak menyediakan exit strategy yang berujung pada terus melonjaknya konsumsi hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.
Selain itu, konsumsi LPG subsidi 3kg justru cenderung dinikmati kelompok masyarakat mampu. "86% subsidi LPG justru dinikmati masyarakat yang mampu," ujar Abra kepada Kontan.co.id, Minggu (14/2).
Abra melanjutkan, perubahan skema penyaluran subsidi dari terbuka ke skema tertutup mendesak dilakukan. Apalagi tahun ini konsumsi LPG juga diprediksi melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN.
Asal tahu saja, untuk tahun ini pemerintah menetapkan kuota LPG 3kg sebesar 7,5 juta Metrik Ton (MT). Abra mengungkapkan, kebijakan beraktivitas di rumah yang diterapkan pemerintah sebagai antisipasi penyebaran covid-19 berpotensi membuat konsumsi LPG melonjak sama seperti tingkat konsumsi listrik.
Selain itu, tren harga energi yang mulai menunjukkan indikasi rebound juga dinilai berpotensi membebani APBN. "Selain semakin membebani APBN, subsidi LPG yang tidak terkontrol juga akan terus menekan defisit perdagangan, dimana lebih dari 70% kebutuhan LPG dalam negeri harus diimpor," sambung Abra.
Abra menjelaskan, kendati skema subsidi tertutup bisa menjadi solusi, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan pemerintah. Pertama, penggunaan data untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi. Abra mengungkapkan, dengan kondisi yang mendesak maka pemerintah dapat menggunakan data Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT).
Kendati demikian, menyusul dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi situasi ekonomi masyarakat maka Abra menyarankan dilakukan pembaruan data yakni dengan menggunakan data-data berbagai program sosial yang telah dilaksanakan selama masa pandemi covid-19 ini.
Kedua, monitoring harga LPG 3kg hingga ke tingkat pengecer. Abra mengungkapkan, dalam praktiknya kerap kali harga LPG 3kg melonjak dari harga eceran yang ditetapkan. Bahkan, setiap daerah biasanya punya harga yang berbeda. Abra menilai, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan guna memastikan agar harga dapat tetap terkontrol sampai ke konsumen.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan skema subsidi tertutup seperti apa yang akan diambil. Diketahui, skema subsidi tertutup dapat berupa transfer tunai dan subsidi langsung dalam bentuk pemberian barang. Untuk itu, Abra menilai perlu ada kejelasan dalam regulasi mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak dalam mengkonsumsi LPG 3kg.
Abra melanjutkan, pemerintah harus melakukan upaya perubahan skema subsidi sebagai langkah antisipasi. Pasalnya, dalam proyeksi yang ada, pada tahun 2023 mendatang lonjakan subsidi LPG bisa mencapai Rp 89 triliun.
Selanjutnya: Ada potensi lonjakan kuota, perubahan skema subsidi LPG 3 kg mendesak dilakukan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
