Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina memastikan bakal menggandeng pemerintah daerah dalam upaya penguatan skema distribusi LPG subsidi 3kg menyusul lonjakan konsumsi yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pertamina mencatat, peningkatan penjualan LPG subsidi 3 kg meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat laju pertumbuhan majemuk tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5,3%.
Pada tahun 2019, konsumsi LPG subsidi mencapai 6,84 juta Metrik Ton (MT). Volume kembali meningkat mencapai 7,14 juta MT pada tahun 2020. Pada tahun ini Pertamina memproyeksi distribusi bakal mencapai 7,50 juta MT dalam kuota APBN 2021.
SVP Corporate Communication & Investor Relations Pertamina Agus Suprijanto mengungkapkan langkah kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bakal terus diperkuat demi menjamin distribusi LPG 3kg tepat sasaran.
"seperti yang telah dilakukan dengan Pemerintah Kota Jambi yang resmi meluncurkan Kartu Pelanggan LPG 3 Kg sebagai upaya bersama untuk memastikan pendistribusian dan penggunaan LPG 3 Kg agar tepat sasaran," kata Agus kepada Kontan.co.id, Senin (15/2).
Sebelumnya, Pertamina melalui Marketing Operation Region II (MOR II) juga tercatat telah menggandeng Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa penerapan Kartu Kendali melalui aplikasi cashless payment dalam pengaturan distribusi LPG 3 Kg.
Baca Juga: Indef: 86% subsidi LPG justru dinikmati masyarakat yang mampu
Melalui transaksi ini, distribusi LPG 3 Kg diharapkan bisa termonitor dengan baik sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan untuk mencarinya.
Aplikasi cashless payment tersebut bernama BRI Monitoring Online LPG atau BRIMOLA yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli LPG yang dilakukan oleh Pangkalan dan Agen LPG, terutama dengan diaplikasikannya transaksi non-tunai atau cashless. Nantinya, semua warga yg akan melakukan transaksi pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan Kartu Kendali LPG.
Pjs. Unit Manager Communication, Relation & CSR Pertamina MOR II Agustina Mandayati mengungkapkan, dengan menerapkan Kartu Kendali melalui transaksi cashless payment, tujuan pemberian subsidi bisa lebih jelas karena pihaknya bisa lihat di bagian register terkait siapa saja yang berhak menerima subsidi tersebut, sehingga data semakin akurat.
"Melalui cashless payment sistem LPG ini, konsumen melakukan transaksi pemesanan maupun pembayaran LPG 3 Kg ke Pangkalan secara non tunai. Dengan sistem ini, keandalan stok LPG di pangkalan akan meningkat," ungkap Tina, Minggu (7/2).
Agus melanjutkan, langkah menggandeng pemerintah daerah bakal terus dilakukan Pertamina. "Daerah lain juga akan dikembangkan, saat ini kami masih ujicoba," terang Agus. Kendati demikian, Agus masih enggan buka-bukaan daerah mana saja yang bakal dilibatkan dalam upaya penguatan distribusi LPG 3kg ini.
Adapun, saat ini infrastruktur distribusi LPG subsidi 3kg Pertamina meliputi 562 SPPBE, 4.078 Agen dan 185.210 Pangkalan, termasuk pelaksanaan program konversi untuk nelayan dan petani sesuai penugasan Pemerintah. Agus menambahkan, Pertamina juga meluncurkan beberapa program mengedukasi dan promosi untuk mendorong masyarakat mampu agar beralih menggunakan LPG Non subsidi.
Sementara itu, Head Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan konversi minyak tanah ke LPG yang digalakkan pemerintah beberapa tahun silam tidak menyediakan exit strategy yang berujung pada terus melonjaknya konsumsi hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.
Selain itu, konsumsi LPG subsidi 3kg justru cenderung dinikmati kelompok masyarakat mampu. "86% subsidi LPG justru dinikmati masyarakat yang mampu," ujar Abra kepada Kontan.co.id, Minggu (14/2).
Abra melanjutkan, perubahan skema penyaluran subsidi dari terbuka ke skema tertutup mendesak dilakukan. Apalagi tahun ini konsumsi LPG juga diprediksi melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN.
Asal tahu saja, untuk tahun ini pemerintah menetapkan kuota LPG 3kg sebesar 7,5 juta Metrik Ton (MT). Abra mengungkapkan, kebijakan beraktivitas di rumah yang diterapkan pemerintah sebagai antisipasi penyebaran covid-19 berpotensi membuat konsumsi LPG melonjak sama seperti tingkat konsumsi listrik.
Selain itu, tren harga energi yang mulai menunjukkan indikasi rebound juga dinilai berpotensi membebani APBN. "Selain semakin membebani APBN, subsidi LPG yang tidak terkontrol juga akan terus menekan defisit perdagangan, dimana lebih dari 70% kebutuhan LPG dalam negeri harus diimpor," sambung Abra.
Abra menjelaskan, kendati skema subsidi tertutup bisa menjadi solusi, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan pemerintah. Pertama, penggunaan data untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi. Abra mengungkapkan, dengan kondisi yang mendesak maka pemerintah dapat menggunakan data Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT).
Kendati demikian, menyusul dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi situasi ekonomi masyarakat maka Abra menyarankan dilakukan pembaruan data yakni dengan menggunakan data-data berbagai program sosial yang telah dilaksanakan selama masa pandemi covid-19 ini.
Kedua, monitoring harga LPG 3kg hingga ke tingkat pengecer. Abra mengungkapkan, dalam praktiknya kerap kali harga LPG 3kg melonjak dari harga eceran yang ditetapkan. Bahkan, setiap daerah biasanya punya harga yang berbeda. Abra menilai, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan guna memastikan agar harga dapat tetap terkontrol sampai ke konsumen.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan skema subsidi tertutup seperti apa yang akan diambil. Diketahui, skema subsidi tertutup dapat berupa transfer tunai dan subsidi langsung dalam bentuk pemberian barang. Untuk itu, Abra menilai perlu ada kejelasan dalam regulasi mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak dalam mengkonsumsi LPG 3kg.
Abra melanjutkan, pemerintah harus melakukan upaya perubahan skema subsidi sebagai langkah antisipasi. Pasalnya, dalam proyeksi yang ada, pada tahun 2023 mendatang lonjakan subsidi LPG bisa mencapai Rp 89 triliun.
Selanjutnya: Ada potensi lonjakan kuota, perubahan skema subsidi LPG 3 kg mendesak dilakukan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
