Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. PT Pertamina (Persero) meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) lebih terbuka dan transparan dalam penetapan harga gas untuk konsumen, khususnya di Sumatera Utara (Sumut).
Seperti diungkapkan oleh VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. Menurutnya, untuk wilayah Sumut, Pertamina melalui anak-anak perusahaannya telah menjadi anchor pasokan gas yang dibutuhkan oleh industri.
Terdapat dua sumber pasokan gas dari Pertamina dan anak perusahaan, yaitu sekitar 4 mmscfd bersumber dari lapangan Pangkalan Susu yang berasal dari Pertamina EP. Dan dari LNG Donggi Senoro yang juga sekitar 4 mmscfd.
Harga gas eks regasifikasi Arun yang dikelola oleh Perta Arun Gas (regasifikasi), Pertagas (transportasi), dan Pertagas Niaga (niaga), sampai di PGN adalah benar US$ 13,8 mmbtu.
Sebesar 85% dari komponen harga tersebut ditetapkan pemerintah, termasuk toll fee sebesar US$ 2,58 plus PPN, biaya regasifikasi US$ 1,58 plus PPN.
Namun, harga gas pipa dari Pangkalan Susu yang juga ditetapkan pemerintah adalah sebesar US$ 8,31 per mmbtu.
"Dengan komposisi tersebut, seharusnya PGN dapat melakukan blending price berdasarkan rata-rata tertimbang harga dan volume pasokan. Tapi ini tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga terjadi persepsi keliru seakan-akan gas hanya bersumber dari LNG dan menyudutkan Pertamina dan anak perusahaan," kata Wianda.
Dengan demikian, untuk mengetahui harga beli PGN dari Pertamina harus mengkombinasikan antara harga dan volume dari dua sumber tersebut, sehingga tidak bisa mengacu pada satu harga yang lebih tinggi.
Blended price harga beli gas PGN yang diperoleh dari Pertamina dan anak perusahaannya masih di bawah US$ 11 per mmbtu.
"Kami mengharapkan agar dalam penyampaian informasi terkait harga ini PGN dapat lebih bijak sehingga tidak memunculkan friksi yang tidak perlu yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan sinergi strategis antara PGN dan Pertagas. Keterbukaan juga dapat menghindari kerugian dari sisi konsumen karena tidak memperoleh harga yang lebih kompetitif," tegas Wianda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
