Pertamina Siap Pasok Solar ke SPBU Swasta Mulai Maret 2026

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan PT Pertamina (Persero) tengah mempersiapkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk memenuhi kebutuhan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta mulai Maret 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat kepada seluruh badan usaha (BU) hilir migas swasta agar segera melakukan proses negosiasi pembelian solar dengan Pertamina.

Skema transaksi tersebut akan dilakukan secara business to business (B2B).

Menurut Laode, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri, khususnya dari hasil pengolahan minyak mentah Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

Pertamina saat ini tengah menyiapkan pasokan solar yang bersumber dari kilang tersebut agar dapat disalurkan secara nasional.

Selain memastikan ketersediaan produksi, Pertamina juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas pelabuhan, guna menunjang proses pengangkutan dan pembongkaran solar yang akan dibeli oleh SPBU swasta.

“Desember kemarin sudah mengirimkan surat ke seluruh badan usaha untuk melakukan proses negosiasi dengan Pertamina. Artinya apa? Artinya, nanti pada Maret itu Pertamina sudah siapin stok, sudah siapkan pelabuhan, jangan sampai swastanya tidak siap, seperti itu,” ujar Laode di Kementerian ESDM, Rabu malam (14/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa Pertamina membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memastikan produk solar hasil RDMP Balikpapan benar-benar siap untuk didistribusikan secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan SPBU swasta sudah dapat mulai melakukan pembelian solar dari Pertamina pada Maret 2026.

Hingga awal 2026, badan usaha hilir migas swasta masih mengandalkan pasokan solar dari impor dengan memanfaatkan sisa kuota impor tahun 2025. Namun, kebijakan ini akan segera berubah seiring meningkatnya kapasitas produksi dalam negeri.

Laode menegaskan bahwa mulai Maret 2026, pemerintah tidak akan membuka tambahan kuota impor solar. Seluruh kebutuhan domestik diharapkan dapat dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri, khususnya RDMP Balikpapan.

“Jadi sekarang harus segera ini mumpung masih Januari karena Maret nanti kita sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota untuk solar. Dari produksi RDMP itu semua nanti diserap untuk menggantikan konsumsi dalam negeri,” tandasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi dan distribusi energi dari dalam negeri.