Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Wilayah Subsidi
Wilayah Kerja PLN di Papua dan Papua Barat mencakup luar 546.633km2 yang mencakup 3.749 pulau. Dari ribuan pulau itu hanya 140 pulau yang berpenghuni, dan PLN sudah melistriki 128 di antaranya dengan pembangunan transmisi sepanjang 218 kms yang dilayani gardu.
128 pulau itu dilayani dengan 108 Sistem Kelistrikan, di mana 18 di antaranya merupakan Sistem Kelistrikan Besar (>2MW) dan 90 sisanya masuk Sistem Kelistrikan Kecil dengan kapasitas kurang dari 2 MW. Total daya mampu dari 108 sistem kelistrikan itu mencapai 358.97MW, dengan beban puncak 285.45 MW. Dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 20 ribu MW, angka ini tentu sangat kecil.
“Memang secara umum, kondisinya perlu ditingkatkan. Masalahnya pertumbuhan masing-masing distrik itu tidak sama. Kami harus berhitung cermat. Kalau over investasi juga bahaya, apalagi semua daerah itu masuk wilayah subsidi,” jelas Indradi.
Baca Juga: Alami peningkatan kapasitas listrik terpasang, Jonan apresiasi kinerja PLN dan IPP
Dengan tantangan geografi, kerapatan hunian dan infrastruktur yang terbatas, Program 1000 Energi Terbarukan dipandang bisa menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi melalui implementasi model wireless electricity.
Untuk itu sedapat mungkin PLN mengoptimalkan energi lokal berbasis energi baru terbarukan. Optimalisasi energi lokal berbasis energi baru terbarukan diharapkan akan memperbaiki kinerja bauran energi sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP).
Kendala lain yang rawan adalah sensitivitas suhu politik setempat. Farah merasakan atmosfer tersebut saat bertugas sebulan di sana. Permasalahan mikro dalam hal pasokan listrik yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan, bisa menyeret menjadi masalah serius dalam rasa keadilan berbangsa. Menurut Farah, perlu kearifan lokal dalam pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan, bahwa PLN tidak mungkin serempak melistriki semua daerah.
“Memang semua harus melihat medan setempat mana yang memungkinkan. Kalau belum mungkin, tidak boleh dipaksa karena malah programnya tidak akan jalan. Dan itu semua harus memperhitungkan biaya,” timpal Indradi.
Baca Juga: Menteri ESDM Ignasius Jonan harap ada peningkatan konsumsi listrik per kapita
Seperti dipaparkan dalam pln.co.id, rencana pembangunan pembangkit listrik menuju rasio elektrifikasi 100% di provinsi Papua dan Papua Barat diperkirakan akan menelan investasi lebih kurang Rp1,9 triliun. Namun dalam masalah ini, lanjut Indradi, untuk wilayah timur Indonesia PLN memang tidak berorientasi pada keuntungan bisnis semata.
“Apapun, Papua adalah bagian dari NKRI yang harus diperlakukan secara adil dan setara, agar masyarakatnya jangan terlalu ketinggalan dibandingkan dengan wilayah lain,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
