PLN minta patokan harga untuk kelistrikan US$ 70 per ton bisa diperpanjang

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo

Adapun, dalam RAPBN tahun 2020, subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 62,21 triliun. Jumlah itu naik dari subsidi tahun ini yang berada di angka Rp 59,32 triliun.

Dari Januari hingga Juli 2019, realisasi subsidi listrik sebesar Rp 30,89 triliun. Sedangkan outlook sampai akhir tahun 2019, susbidi listrik yang terserap akan mencapai Rp 58,31 triliun.

Sripeni mengatakan, dengan porsi bauran energi sebesar 62%, biaya penyediaan batubara masih mendominasi kinerja keuangan PLN. Adapun, sepanjang semester pertama tahun ini, PT PLN dan produsen listrik swasta (IPP) telah menyerap 46,54 juta metrik ton batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Baca Juga: Pelaku industri otomotif minta pemerintah siapkan infrastruktur kendaraan listrik

Realisasi itu setara 48,47% dari target pemenuhan batubara untuk kelistrikan tahun ini sebanyak 96 juta metrik ton.

Sripeni bilang, harga batubara saat ini memang tengah mengalami tren penurunan. Kendati begitu, PLN tetap ingin mendapatkan kepastian melalui patokan harga. "Dengan harga batubara yang turun, selisihnya memang kecil. Tapi sangat fluktuatif, kalau dipatok kita bersyukur karena kita dapat memprediksi," ujarnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) malah mengusulkan agar kebijakan patokan harga US$ 70 ton ini bisa dikaji ulang.

Baca Juga: Sokong era kendaraan listrik, badan usaha swasta dan pemda didorong kembangkan SPKLU

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menilai, kebijakan tersebut tidak relevan di tengah tren penurunan harga yang sudah mendekati harga patokan tersebut. "Menurut kita itu perlu dikaji lagi," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News