Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) akan mengoptimalkan energi terbarukan sebesar 35% pada tahun 2034 mendatang. Seiring target itu, porsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan dipangkas, dari 60% menjadi 45%.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi mengatakan, saat ini pembangkit listrik energi terbarukan PLN mencapai 13%. Maka, membutuhkan peningkatan kapasitas untuk memastikan kebutuhan dan ketahanan energi guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.
“Saat ini butuh tiga hal mencapai net zero emission, menjalankan amanat presiden untuk ketahanan energi, dan bagaimana memastikan keterjangkauan biaya listrik,” ujar Evy dalam keterangannya, dalam sebuah diskusi, Rabu (11/12).
PLN berencana untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Namun, kedua energi ini butuh pembangunan dalam jangka panjang, sehingga butuh rencana jangka menengah melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
“PLTG akan disesuaikan target-target energi terbarukan, sembari diperkuat dengan pembangkit yang bisa cepat dibangun. Seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS),” ungkapnya.
PLN tengah melakukan tender untuk gasifikasi pembangkit-pembangkit tenaga bahan bakar minyak BBM atau diesel. PLN juga sedang menyelesaikan beberapa pembangunan PLTS di Singkarak (Sumatera Barat) dan Saguling (Jawa Barat) masing-masing 60 megawatt (MW), dan Karangkates (Jawa Timur) sebesar 100MW.
Baca Juga: Investor Eropa Sebut Birokrasi Perizinan Berusaha di Indonesia Masih Rumit
Sementara itu, untuk pembangunan jangka panjang PLTA dan sistem transmisi, PLN sedang mencari potensi kerja sama pendanaan bertenor panjang dengan biaya dana yang rendah, serta penggunaan dana komersial.
Adapun Koordinator Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pramudya menyampaikan, pemerintah juga tengah menyesuaikan rencana jangka panjang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) transisi energi. Saat ini RUKN dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Untuk mencapai net zero emission, ke depan membutuhkan pembangkit sebesar 443 gigawatt (GW) di tahun 2030, mayoritas dari energi terbarukan,” katanya.
Hal ini tidak lepas dari kebutuhan energi untuk menopang sektor industri, terutama kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Menurut Pramudya, hilirisasi juga menopang proses transisi energi. “Produk hilirisasi nikel adalah baterai yang menopang pengembangan variable renewable energy seperti PLTS dan PLTB yang membutuhkan penyimpanan listrik di baterai,” ujar Pramudya.
Menurutnya, rencana transisi energi telah dibahas sejak tahun 2021. Pemerintah dan pemangku kepentingan turut membahas bagaimana mengurangi porsi penggunaan energi fosil seperti batu bara sembari meningkatkan kapasitas energi terbarukan.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, Arthur Simatupang mendukung langkah pemerintah dan PLN. Permintaan pasar pada pasokan energi terbarukan semakin besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
