Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika tak ada aral merintang, pada 7 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala BPI Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).
Baca Juga: Prabowo Bakal Luncurkan Danantara, Cermati Efeknya ke BMRI, BBRI, BBNI dan TLKM
"Arahan terkait persiapan. (Peluncuran) tanggal 7 (November)," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11). Muliaman menyebut, peluncuran Danantara dilakukan di di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Menteng, Jakarta Pusat.
Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan semua hal terkait pembentukan BP Investasi Danantara.
Menurutnya, akan terlebih dahulu diluncurkan BP Investasi Danantara. Baru kemudian disiapkan regulasinya. "Iya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ucap Djenod.
Baca Juga: Prabowo Luncurkan BP Investasi Danantara pada 7 November 2024
Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA), tapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak tahun 2020.
Dalam merancang struktur Danantara, pemerintah berinspirasi dari beberapa SWF internasional. Sebut saja, Norges Bank Investment Management (Norwegia): SWF terbesar di dunia, mengelola dana lebih dari US$1,7 triliun atau sekitar Rp26.684. triliun (kurs Rp15.700). Investasi yang dilakukan berfokus pada ekuitas global, obligasi, dan properti.
China Investment Corporation (China): Didirikan untuk mengelola cadangan devisa China yang besar, SWF memiliki portofolio di berbagai sektor global guna menstabilkan ekonomi domestik dan memanfaatkan surplus nasional dengan nilai total US$1,24 triliun, atau sekitar Rp19.463. triliun
Baca Juga: Soal Pembentukan Danantara, Otonomi yang Luas dan Independen, Kunci Keberhasilan
Qatar Investment Authority (QIA), Berinvestasi di berbagai sektor, dari ekuitas hingga real estat, dengan aset melebihi US$765 miliar atau sekitar Rp12.000 triliun serta bertujuan memastikan kemandirian ekonomi Qatar di masa depan.
Kelak, Danantara bakal menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset tersebut.
Dengan melakukan konsolidasi aset negara, Danantara ingin menunjukkan kekuatan Indonesia dalam lanskap SWF global. Berfokus pada pemanfaatan sumber daya negara yang terfragmentasi menjadi modal produktif untuk menjadi ujung tombak investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Tak cuma itu, mampu membangun landasan finansial bagi generasi mendatang dan secara aktif memajukan tujuan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Itulah Anagata, sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang bermakna ’masa depan’.
Baca Juga: Punya Aset Jumbo, Danantara Harus Bebas dari Intervensi Politik
Danantara juga membawa fitur penting yaitu tidak semua aset likuid akan dialihkan, memberikan fleksibilitas pengelolaan dan leverage aset tanpa harus terjun ke pasar modal setiap saat.
Dengan target konsolidasi aset dan menarik investasi eksternal, Danantara menghadapi tantangan besar, terutama dalam membangun kepercayaan global terhadap superholding yang masih baru ini.
Integrasi yang potensial dengan INA juga memerlukan pembahasan mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk memastikan kemandirian ekonomi, sekaligus menghadapi tantangan global.
Menteri BUMN Erick Thohir bilang, pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Selaras dengan fokus menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.
Kehadiran Danantara diharapkan bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.
Baca Juga: Pembentukan Superholding BUMN Tak Serta Merta Meningkatkan Kinerja BUMN
"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Muliaman menyebutkan, tugas dan wewenang BPI Danantara akan berbeda dengan Kementerian BUMN, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan yakni INA.
Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba. Sememtara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi.
Tergetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar dari aset INA. Setelah tujuh BUMN terkonsoldasi diharapkan nilai AUM mencapai US$ 600 miliar.
Adapun tahap selanjutnya secara bertahap entitas kekayaan negara lainnya akan dimasukkan ke dalam fortopolio Danantara, sehingga total dana kelolaan mencapai US$ 982 miliar.
Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Kantor untuk Super Holding BUMN
Dalam menjalankan fungsinya, berbekal dana konsolidasi BUMN Danantara dituntut mengoptimalkan return, mengendepakankan tata kelola yang baik dan profesional, serta ketat menjalankan manajemen risiko.
"Aspek tata kelola, manajemen risiko juga pengawasan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Danantara saat mengambil keputusan investasi," jelas Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).
Bukan tanpa alasan. Dari cacatan yang ada, pengelolaan dana BUMN dari mulai investasi di pasar modal hingga menggarap proyek pada akhrya menimbiulkan kerugian pada keuangan negara.
"Terjadi korupsi pada dana pensiun, BUMN boncos saat penugasan PSN, sehingga harus disuntik modal negara," sebut Budi.
Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB Universitas Indonesia menjelaskan, sejumlah syarat krusial yang harus dipenuhi agar Danantara dapat beroperasi secara optimal dan sejajar dengan SWF kelas dunia seperti Temasek kepunyaan Singapura.
Baca Juga: Kehadiran Super Holding BUMN Diharapkan Dapat Mempercepat Proses IPO
“Pertama, secara hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu diamandemen untuk memastikan kelembagaan seperti Danantara bisa di absorb sebagai pengelola BUMN masa depan,” ujarnya.
Kedua, proses transisi dari fungsi Kementerian BUMN sebagai regulator dan fungsi executing agency di Danantara, harus dilakukan secara bertahap dan jelas. "(Lalu) perlu otonomi luas dan independen supaya kerja Danantara bisa optimal,” terangnya.
Toto membandingkan dua superholding BUMN milik Singapura yakni Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Di mana, Temasek bisa mengelola portofolio investasi dan luar negeri.
Sementara GIC, lanjut Toto, hanya berfokus pada portofolio investasi di luar negeri saja. “Tujuan kedua SWF ini sama, yaitu meningkatkan total shareholder return bagi pemilik yaitu terutama pemerintah,” jelasnya.
Toto menambahkan, kehadiran Danantara sebagai SWF di Indonesia diharapkan mampu menggali potensi investasi lebih besar ke depan.
Baca Juga: Pemerintah Merancang Aturan Sapu Jagat untuk Super Holding BUMN
“(Selain itu) menarik foreign direct investment (FDI) juga bisa dilakukan dengan matching pada dana kelolaan yang dikerjakan oleh SWF Indonesia tersebut,” pungkasnya.
Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan menilai, jika ada badan sendiri yang mengelola aset negara yang dipisahkan seperti Danantara, tentu saja baik. "Pengelolaannya bisa lebih profesional dan berorientasi bisnis, seperti yang terjadi pada Temasek dan Khazanah," ujarnya
Bahkan Danantara akan lebih fokus. Begitu pun kalau ada konflik korporasi, pemerintah sebagai regulator tidak terlibat secara langsung, melainkan ditangani Danantara.
Menurutnya, kehadiran Danantara memiliki nilai positif, sepanjang berjalan sesuai dengan relnya, yakni pengelola investasi dari aset negara yang dipisahkan, terutama di dalamnya adalah BUMN.
“(Pembentukan superholding BUMN) Tentu tidak serta-merta akan meningkatkan kinerja BUMN,” sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
