Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selain aplikasi transportasi online, aplikasi wisata online kini juga sudah menjamur. Laiknya, aplikasi tansportasi online, aplikasi wisata online ternyata juga menuai kontroversi.
Rainier H Daulay, Wakil Ketua Umum BPP Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tidak memungkiri kehadiran aplikasi wisata online turut membantu bisnis industri pariwisata tanah air, seperti hotel dan restoran. Ia mengambil contoh situs wisata online semacam, Traveloka, Booking.com dan sejenisnya.
Pihaknya juga tidak mempersoalkan situs wisata online tersebut asalkan punya status hukum dan identitas perusahaan yang jelas. Namun ia rada khawatir dengan keberadaan Airbnb yang tengah naik daun saat ini.
Apalagi situs tersebut khusus menawarkan sewa tempat untuk menginap laiknya hotel. "Airbnb tidak punya kantor disini, sedangkan untuk bangun hotel butuh 40 izin dan membayar sembilan jenis pajak termasuk PBB," tandasnya, Rabu (29/11).
Kehadiran Airbnb yang mulai beroperasi sejak 2018 memukul pebisnis hotel domestik, terutama hotel bintang tiga ke bawah. Maklum, layanan Airbnb terdiri dari kelas losmen hingga mewah.
Ia berharap pemerintah bisa mengatur keberadaan Airbnb di Indonesia. Ini supaya pemerintah punya gambaran jelas soal target mengejar target pelancong asing sebanyak 20 juta pada 2019 nanti.
Sementara itu, Noor Iza, Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum bisa memastikan apakah bakal memblokir platform booking online seperti Airbnb atau lainnya. "Yang pasti kami akan siap bila perlu penataan," katanya.
Menurut Ruby Alamsyah, pengamat teknologi informasi, kehadiran platform pemesanan wisata online lantaran ada dua faktor penyebab. Pertama, adanya celah bisnis untuk membandingkan paket wisata yang mahal dan murah. Kedua, belum ada regulasi yang mengatur soal bisnis wisata online.
Pihak Airbnb akhirnya angkat bicara. Menurut Mich Goh, Head of Public Policy, Southeas Asia Airbnb, dalam berbisnis pihaknya mengikuti aturan yang berlaku di setiap negara. Termasuk dalam hal pajak. Adapun Airbnb membayar pajak berdasarkan dari laba perusahaan. "Kami mengikuti peraturan yang berlaku," klaimnya dalam keterangan yang KONTAN terima.
Sayang, Mich Goh tidak menjelaskan secara rinci apakah pihaknya membayar pajak ke pemerintah Indonesia atau belum. Namun ia mengklaim kehadiran Airbnb memberi manfaat bagi para mitra di Indonesia.
Tercatat saat ini ada sebanyak 43.700 akomodasi lokal yang terdaftar di Airbnb. Tahun lalu, total transaksi di Airbnb Indonesia mencapai US$ 84,6 juta atau setara Rp 1,15 triliun. Artinya, rata-rata tuan rumah Airbnb Indonesia mendapat uang US$ 2.000 per tahun.
Sejatinya, tidak cuma Airbnb saja yang beruntung. Pebisnis wisata lain juga mengalami hal serupa. Ambil contoh Tiket.com. Usaha rintisan dibawah naungan GDP Ventures ini menargetkan bisa menjaring 15.000 transaksi per hari di libur akhir tahun ini, atau melonjak tiga kali lipat dari hari biasa.
Bukan pesaing travel online
Berbeda dengan pebisnis hotel yang ketar-ketir dengan kehadiran Airbnb, para pebisnis travel online justru senang dengan kehadirannya. Lagi pula aplikasi booking online bukan pesaing bisnisnya.
Menurut Anton Thedy, pemilik dan pimpinan dari TX Travel, keberadaan Airbnb tidak merugikan bisnisnya. Justru kehadiran platform tersebut sejatinya bisa membuat kamar hotel menjadi lebih terjangkau. Bila hal ini yang terjadi tentu yang diuntungkan adalah konsumen.
Nah, justru yang menjadi saingan berat dari TX Travel adalah online travel besar. Biasanya para pebisnis online travel tersebut menawarkan harga tiket tidak wajar.
Misalnya harga tiket pesawat yang sejatinya seharga Rp 1 juta, oleh si travel online kakap tersebut dijual dengan harga lebih murah. Misalnya, Rp 800.000. Inilah yang membuat TX Travel susah melawannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
