Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, industri dan petani untuk mendorong ekspor furniture berbahan baku rotan di Kementerian Koperasi dan UKM, terungkap masalah dalam tata niaga rotan.
Di tingkat hulu produksi rotan melimpah namun di hilir atau di industri rotan mengalami kelangkaan bahan baku.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap bahwa ada missing link. Hal tersebut terlibat dari di hulu produksi melimpah sementara industri furnitur kekurangan bahan baku.
Baca Juga: Sarinah akan cari pasar baru demi menggenjot ekspor produk UKM
Akibat produksi rotan yang melimpah terjadi penyelundupan yang nilainya mencapai 10.000 ton per bulan. Oleh karenanya, ia menegaskan ada masalah dalam tata niaga rotan yang harus segera diselesaikan.
"Ada yang anomali, industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi, hanya sekitar 30%. Ada kebijakan di hulu dan hilir yang tidak pas. Di hulu harga murah karena produksinya melimpah sedangkan di hilir harganya mahal dengan karena kelangkaan pasokan," kata Teten dalam siaran pers tertulis yang diterima Kontan.co.id pada Senin (2/3).
Teten meminta agar para dinas, pengusaha dan petani dari daerah penghasil rotan segera membuat data yang valid agar dapat diambil kebijakan paling tepat untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Ditegaskan Teten bahwa petani dan pengolah rotan serta industri furniture harus sama-sama berkembang sehingga rotan menjadi komoditas yang menguntungkan.
"Kita harus detail lagi datanya supaya bisa membuat kebijakan yang tepat yang menguntungkan bagi kedua pihak, bagi industri furniture dan di hulunya juga bergairah," imbuh Teten.
Baca Juga: Suplai bahan baku rotan tidak stabil, Menkop dan UMKM kunjungi Banjarmasin
Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menambahkan penyerapan bahan baku itu rendah karena industri rotan tidak bisa menyerap seluruh jenis produksi rotan. Menurutnya ada jenis rotan tertentu yang tidak bisa terserap oleh industri.
Masalah data produksi ini yang kemudian diminta Menteri harus secepatnya disampaikan agar pengambilan kebijakan terhadap tata niaga rotan dapat diputuskan.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, penghasil rotan, asosiasi pengusaha furniture, petani rotan antara lain dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
