Program peningkatan populasi sapi gagal

Jumat, 23 Juni 2017 / 18:25 WIB

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Program Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk menambah populasi sapi dalam negeri lewat Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (Upsus Siwab) masih jauh dari target. Sampai 19 Juni 2017, baru sebanyak 380.377 ekor sapi yang berhasil melahirkan. Kemudian baru 563.987 ekor yang tercatat tengah hamil dari sekitar 1,5 juta sapi yang sudah mendapat Inseminasi Buatan (IB).

Padahal tahun ini, Kemtan menargetkan dapat melakukan IB terhadap 4 juta ekor sapi betina produktif dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Dari jumlah tersebut, ditargetkan sapi berhasil bunting sebanyak 3 juta ekor sepanjang tahun 2017. Bila melihat realisasi yang sudah bunting yakni 563.987 ekor, maka program tersebut baru terealisasi sebesar 18% lebih dari total target bunting 3 juta ekor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kemtan I Ketut Diarmita beralasan, lambatnya progres program Upsus Siwab tersebut tidak terlepas dari terlambatnya proses pencairan anggaran pada awal tahun 2017. "Anggaran baru cair itu bulan keempat, sehingga proses pengadaan semua peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan terlambat," ujarnya, Kamis (22/6).

Sehingga selama bulan Januari dan Februari 2017, Kemtan terpaksa meminjam peralatan dan fasilitas dari kabupaten di setiap provinsi agar dapat melaksanakan program Upsus Siwab. Selain itu, Kemtan juga terkendala menghadapi petani. Karena semua petani tidak selalu berkenan bila sapinya di IB karena berbagai alasan. "Karena itu, kami terpaksa intervensi dengan IB gratis," ujarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, target Kemtan sebesar 3 juta ekor sapi bunting tahun ini dengan program IB dinilai berlebihan. Pasalnya, program IB itu tidak mudah dilaksanakan dan harus dilakukan oleh yang benar-benar ahli. "Setiap tindakan IB itu tidak selalu berhasil atau sapinya hamil, sebab itu sangat ditentukan keahlian inseminator," ujarnya.

Menurut Teguh seharusnya pemerintah mengembangkan program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di sentra-sentra produksi sapi milik rakyat di daerah. Dengan demikian populasi sapi dapat ditambah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News