Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga akhir 2022, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan dapat meraih investasi hingga Rp 970,8 triliun.
Angka ini meningkat dari sasaran sebelumnya yakni Rp 736,3 triliun. Hingga pada 2024 ditargetkan menjadi Rp 1.106 triliun. Pembiayaan proyek jalan tol selama ini dapat bersumber dari pembiayaan internasional, pembiayaan bank BUMN/non BMN, dan foreign direct investment (FDI).
Ganda Kusuma, Ketua Komite Tetap Bidang Pembiayaan Infrastruktur Kadin Indonesia mengatakan, pada dasarnya proyek jalan tol merupakan investasi jangka panjang, maka wajar perusahaan yang bermain di sektor ini terbatas dibandingkan proyek dengan investasi jangka pendek.
Oleh sebab itu, untuk pembiayaan jalan tol seharusnya pemerintah dapat berkaca pada kisah sukses dari Jasa Marga yang fokus jalan tol. Ganda menyebut, aset Jasa Marga sudah di atas Rp100 triliun, dan laba di atas Rp 2 triliun pertahun. Hal tersebut sebenarnya menjadi daya tarik bagi investor di pasar modal.
"Cuma kalau kita lihat memang pengusaha yang masuk ke IPO atau pasar modal dari jalan tol itu ini nyaris enggak ada," jelasnya dalam Webinar Market Update 'Penyelenggaraan Jalan Tol 2021-2022', Jumat (24/6).
Baca Juga: Puri Sentul Permai (PSP) Kembali Garap Proyek Hotel di Rest Area
Selama ini salah satu sumber pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan proyek jalan tol ialah perbankan. Hanya saja Ganda menilai bank biasanya hanya menyediakan pembiayaan relatif jangka pendek.
Maka ke depan diharapkan perlu ada perluasan sumber pembiayaan lainnya, yakni dari instrumen pasar modal untuk jalan tol.
"Bisa didorong melalui pasar modal. Karena pasar modal kemarin kita tahu waktu Bukalapak itu misalnya mereka bisa menghasilkan Rp18 triliun perolehan dana. Jadi sebetulnya kalau istilahnya membawakannya menarik mungkin bisa IPO atau pasar modal menjadi salah satu cara untuk mendapatkan investasi yang besar," imbuhnya.
Selain itu untuk menarik investor diperlukan adanya kepastian, misalnya pada pengadaan tanah. Ia menambahkan persoalan tanah menjadi sektor yang berisiko dan tidak ada kepastian waktu. Maka pemerintah tetap diminta untuk mengambil porsi tersebut.
"Bagi swasta paling utama kepastian. Jadi kalau pasti misalnya 5 tahun atau pasti 10 tahun tapi itu ada harus ada kepastian. tapi kalau itu tidak kepastian mungkin lebih berat untuk orang yang bergerak di bisnis ini," ungkapnya.
Ganda menyarankan adanya peningkatan peran BUMN dalam mengandeng swasta dalam proyek jalan tol.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kebijakan pembiayaan infrastruktur ke depan terdiri dari tiga langkah.
Pertama, pihaknya akan berkomitmen untuk melanjutkan proyek jalan tol pada ruas-ruas utama. Kedua, perbaikan iklim investasi akan dilakukan untuk memastikan pelaku industri jalan tol tetap bertahan.
Adapun perbaikan iklim investasi di antaranya dengan menjaga kelayakan proyek yang dapat menarik minat swasta, melakukan penstrukturan proyek sesuai kaidah, dukungan dan atau jaminan pemerintah yang memadai, full project financing, eksplorasi fasilitas pembiayaan dan alokasi dana penyiapan proyek yang memadai didukung dengan tenaga ahli atau konsultan yang kompeten.
Ketiga, mendorong skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui skema asset recycling. "Karena pada dasarnya KPBU ini adalah satu proses yang sirkuler ekonomi, sirkuler bisnis kita lihatnya end to end. Sayangnya seringkali kita membagi untuk menyelesaikan masalah sebetulnya parsial, unbundling. Yang terjadi masing-masing mengambil advantages di tahapannya," paparnya.
Baca Juga: Hutama Karya Tuntaskan 3 Proyek EPC Zero Carbon
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit memaparkan, tahun lalu total investasi yang didapatkan mencapai Rp738 triliun. Menariknya porsi pembiayaan bank yang non BUMN itu semakin besar yakni Rp97,6 triliun. Sedangkan, porsi pembiayaan dari bank BUMN tahun lalu ialah Rp 67,8 triliun.
"Banyak bank-bank daerah masuk cukup signifikan, Bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri juga mulai masuk. Ini kita ingin dorong terus karena kita paham kapasitas pembiayaan itu tidak boleh hanya pada kemampuan dalam negeri, tapi kita undang banyak investor untuk bisa masuk ke sini," kata Danang.
Danang mengatakan, BPJT melakukan perubahan beberapa peraturan Menteri PUPR, soal relaksasi untuk berbagai skema pembiayaan. Selain itu, juga dilakukan inovasi sumber pendapatan dari jalan tol.
Pasalnya mayoritas pendapatan didapatkan dari transaksi tol. Dimana kondisi pandemi Covid-19, dengan pembatasan mobilitas cukup memukul pemain industri jalan tol.
Adapun inovasi pendapatan diantaranya ialah pemanfaatan rest area. Danang menjelaskan rest area dapat digunakan sebagai transit hub baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang.
Inovasi pendapatan salah satunya ialah, tol corridor development pertama dari Jasa Marga di Taman Mini Indonesia Indah, yang akan diresmikan Agustus atau September mendatang. Kemudian bersama Pelindo membangun transit hub untuk kontainer yard di Cibitung Cilincing.
"Kita harapkan hal seperti itu inovasi muncul jadi kita punya kesempatan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain selain traffic," jelasnya.
Selanjutnya perlunya managing asset jalan tol, agar keberlanjutan aset terjaga. Isu managing asset saat ini ialah pengelolaan kendaraan berat di jalan tol yang harus di manajemen dengan baik. Terakhir penggunaan teknologi dalam pengelolaan jalan tol.
"Teknologi di bidang konstruksi akan jadi isu penting kedepan, teknologi operasi ada transaksi sistem non tunai yang nanti kita akan dorong lagi menjadi non tunai nir sentuh. Ini jadi kunci ke depan transformasi inovasi dan modernisasi sistem, ini untuk bisa lebih sustainable dan menarik teman-teman dari industri untuk bisa masuk ke sektor ini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
