Reporter: Ranimay Syarah | Editor: Azis Husaini
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menunggu pernyataan resmi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menengahi perseteruan PT Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) soal Blok Ujung Pangkah. Dalam catatan KONTAN, perseteruan Pertamina dengan PGN cukup panjang, dari soal kebijakan pipa open access, rencana akuisisi PGN oleh Pertamina, dan yang mutakhir perebutan Blok Ujung Pangkah milik Hess Corp.
Naryanto Wagimin, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyatakan, pemerintah hingga saat ini belum mau menyentuh masalah tersebut lantaran proses tersebut urusan bisnis Hess Coporation, Pertamina, dan PGN. "Kalau untuk sekarang perkara itu harus diselesaikan di SKK Migas, nanti mereka yang menentukan apakah Blok Ujung Pangkah tersebut pantas dikelola Saka Energy atau tidak, tentunya dengan melihat prioritas Saka dan hutang-hutang yang dimiliki Hess Corp," ungkap dia.
Menurut dia, jika akuisisi 75% saham Blok Ujung Pangkah disetujui oleh SKK Migas, baru Kementerian ESDM akan memberian pernyataan resmi. "Kalau Hess lebih memilih Saka Energy, mungkin bisa jadi karena Saka Energy bersedia membayar lebih mahal dibandingkan dengan gabungan Pertamina dan PTTEP, " kata dia kepada KONTAN, Selasa (14/01).
Naryanto menambahkan, jika urusan siapa pemenang Blok Ujung Pangkah, tentu Hess akan mencari siapa yang berani bayar mahal. Hess membuat rangking untuk penawar tinggi hingga terendah. "Saka Energy kan anak perusahaan PGN, ya walaupun begitu dia mengalahkan perusahaan besar, bisa saja ada perhitungan keekonomian yang dipertimbangkan Hess," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
