kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Royalti 0% dan harga patokan, pemerintah gelar karpet merah bagi hilirisasi batubara


Jumat, 14 Februari 2020 / 08:24 WIB
ILUSTRASI. Ilustrasi tambang batubara


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

"Kita sedang mengkaji, royaltinya berapa, kemudian harga jualnya berapa apakah seperti di PLTU mulut tambang, cost plus margin. Kemudian perpajakannya seperti apa," kata Bambang.

Mengenai harga jual, sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya akan mengenakan harga khusus bagi batubara yang akan menjadi bahan baku gasifikasi. Harganya, berkisar di angka US$ 20 - US$ 21 per ton.

"Sudah (ditetapkan) kalau bisa di bawah lagi. Kita dorong proyek yang memang memanfaatkan batubara untuk hilirisasi," ungkap Arifin.

Baca Juga: RUU Minerba, izin usaha baru akan dibatasi 15 hektare

Menurut Bambang Gatot, insentif memang diperlukan untuk mendorong hilirisasi di komoditas emas hitam ini. Ia memberikan perbandingan dengan hilirisasi batubara yang dilakukan di China.

Bambang bilang, hilirisasi di Negeri Tirai Bambu itu berjalan sukses, bahkan bisa menghasilkan bahan bakar pesawat alias avtur. Ia mengatakan, hilirisasi batubara di China bisa sukses lantaran biaya investasi yang lebih terjangkau lantaran mesin dan teknologi sudah bisa disediakan secara mandiri.

"Di sana (China) semua mesin dibuat sendiri, sementara kita teknologi dan alatnya beli, jadi cost. Berimplikasi pada jumlah capex dan investasi yang besar. Kita mengimbanginya harus berani memberikan insentif," terang Bambang.

Saat ini, tercatat baru PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang sudah dalam pengerjaan proyek gasifikasi batubara untuk produk DME. Targetnya, mulai tahun 2023, perusahaan tambang BUMN itu bisa memproduksi sekitar 1,4 juta ton DME untuk substitusi LPG.

Menteri ESDM Arifin Tasrif bilang, pihaknya akan mendorong pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama untuk ikut mengembangkan hilirisasi batubara. 

Saat ini, terdapat delapan perusahaan pemegang PKP2B, yakni PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Adaro Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×