Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Darmawan Prasodjo menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggantikan Zulkifli Zaini.
Menteri BUMN Erick Thohir berpesan kepada Direktur Utama PLN yang baru untuk melanjutkan upaya transformasi yang telah dilakukan dan dapat terus ditingkatkan.
“Transisi energi yang dilakukan PLN perlu dilakukan terobosan sehingga tidak membebani negara dan masyarakat,” ungkap Erick dalam keterangan resmi, Senin (6/12).
Tantangan transformasi PLN ke depan tidak hanya terbatas pada perbaikan finansial PLN tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan zaman dimana energi yang lebih hijau, digitalisasi, servis kepada masyarakat serta penerapan “Ecolifestyle” menjadi kebutuhan utama demi menciptakan lingkungan yang berkesinambungan untuk generasi masa kini dan generasi masa depan.
Baca Juga: Jadi bos PLN, Darmawan Prasodjo tambah daftar politisi sebagai pejabat BUMN
“PLN perlu mempersiapkan diri untuk melakukan akselerasi bisnis dalam menghadapi tren baru seperti ekosistem kendaraan listrik dan berkolaborasi terkait electrifying lifestyle dengan pihak-pihak lain," kata Erick.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, ke depannya upaya transisi energi diharapkan terus dilakukan oleh PLN. "Kita berharap dirut yang baru, Pak Darmawan akan mendorong percepatan transisi energi," ujar Pahala kepada Kontan, Senin (6/12).
Sementara itu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengharapkan kerjasama dengan PLN dapat tetap berjalan dengan baik.
"Kita selalu mengharapkan kerjasama yang lebih intens dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan Direksi PLN, karena mandat pekerjaan membangun kelistrikan masih panjang ke depan dan tentunya membutuhkan kolaborasi yang baik dengan pelaku usaha swasta," kata Arthur kepada Kontan, Senin (6/12).
Baca Juga: Dirut PLN dicopot, Wadirut Darmawan Prasodjo jadi Dirut?
Arthur melanjutkan, kolaborasi ini diperlukan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur kelistrikan yang mumpuni. Langkah ini pun juga dinilai perlu untuk mendorong transisi energi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pekerjaan rumah untuk mendorong transisi energi dibayangi dengan adanya potensi stranded asset dari proyek-proyek 35 GW.
Selain itu, PLN pun juga dibayangi potensi ancaman finansial jika tarif yang digunakan tak mengalami penyesuaian. Fabby melanjutkan, dalam mendorong transisi energi maka diperlukan inovasi bisnis oleh PLN.
"Inovasi bisnis termasuk akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan Energy Storage System (ESS) untuk akomodasi penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi di PLN," terang Fabby ketika dihubungi Kontan, Senin (6/12).
Selain itu, Fabby menilai perlu ada upaya PLN untuk dapat menjaga tingkatan utang. PLN diharapkan mampu mengurangi pinjaman dan jika dimungkinkan, melakukan percepatan pengembalian utang.
"Selain itu, langkah-langkah efisiensi perlu tetap dilakukan dan dukungan penyesuaian tarif listrik yang memberikan dan mencerminkan cost recovery dan margin yang wajar perlu diberikan oleh pemerintah & DPR," kata Fabby.
Baca Juga: Presiden Jokowi akui negara sulit biayai gap transisi energi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan upaya transformasi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan memang perlu dipercepat.
Selain itu, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus jadi fokus Dirut PLN yang baru antara lain dengan memaksimalkan penggunaan kompor listrik dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Eddy menambahkan, direksi yang baru juga harus mampu mengatasi kondisi over supply yang membayangi PLN.
"Saya kira banyak tugas PLN ke depan dan kami harapkan tetap bisa lakukan kemitraan yang baik dan kondusif di bawah kepemimpinan Pak Darmawan ke depannya," pungkas Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
