Sejumlah Tarif Tol Berpeluang Naik, Begini Catatan ATI

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi penundaan penyesuaian tarif sejumlah ruas jalan tol dinilai dapat memengaruhi arus kas badan usaha jalan tol (BUJT). Pelaku industri pun meminta pemerintah tetap memberikan kepastian terhadap siklus penyesuaian tarif agar keberlanjutan investasi dan operasional jalan tol tetap terjaga.

Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Rivan A. Purwantono mengatakan, asosiasi memahami apabila pemerintah menunda penyesuaian tarif pada beberapa ruas dengan pertimbangan tertentu.

Namun, kepastian dari regulator tetap dibutuhkan lantaran penyesuaian tarif berkaitan dengan kemampuan BUJT membiayai operasional dan pemeliharaan jalan tol.

Baca Juga: Pengusaha Jalan Tol Minta Kepastian Penyesuaian Tarif untuk Jaga Arus Kas

"Kepastian regulator atas siklus penyesuaian tarif tetap menjadi elemen penting untuk menjaga kesehatan arus kas operasional, kepastian iklim investasi, serta keberlanjutan pengembangan jaringan jalan tol secara nasional," kata Rivan kepada Kontan, Senin (27/7/2026).

Rivan yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Jasa Marga menjelaskan, penyesuaian tarif pada dasarnya merupakan mekanisme yang telah diatur dalam regulasi untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan investasi, pemeliharaan kualitas infrastruktur, dan operasional layanan.

Menurutnya, dinamika biaya operasional dan pemeliharaan menjadi salah satu faktor yang membuat penyesuaian tarif secara berkala diperlukan untuk menjaga keandalan layanan jalan tol.

Mekanisme tersebut antara lain mengacu pada Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Kendati demikian, Rivan menegaskan, penyesuaian tarif tidak terlepas dari kewajiban BUJT dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM menjadi instrumen untuk memastikan pengguna jalan memperoleh pelayanan yang lancar, aman dan nyaman. Aspek yang harus dipenuhi mulai dari kondisi perkerasan jalan, sarana dan prasarana jalan tol, pengaturan lalu lintas hingga kelayakan fasilitas pendukung seperti rest area.

ATI menjelaskan, penyesuaian tarif secara periodik juga menjadi salah satu sarana pendukung bagi BUJT untuk terus meningkatkan pemenuhan kewajiban tersebut.

Baca Juga: Sunindo (SUNI) Menang Tender dari Pertamina dengan Nilai Kontrak Rp 43,73 Miliar

"Kolaborasi antara BUJT, BPJT, dan regulator terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan SPM dapat berjalan optimal, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujarnya.

Rivan menambahkan, kebijakan tarif jalan tol perlu dirumuskan secara proporsional. Sebab, pemerintah tidak hanya perlu mempertimbangkan keberlangsungan investasi BUJT, tetapi juga kemampuan masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Karena itu, ATI mendorong komunikasi antara BUJT, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan regulator dalam menentukan kebijakan penyesuaian tarif.

Menurut ATI, keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat, kepastian investasi, dan mutu pelayanan diperlukan untuk menjaga kualitas operasional jalan tol sekaligus mendukung pengembangan konektivitas nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News