Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko kini tersenyum lega. Pernjuangannya agar bisa melenggang ke Senayan tidaklah sia-sia.
Setelah bertarung di Dapil Jawa Tengah meliputi Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo, pria kelahiran Sleman 7 Januari 1976 ini menjadi satu-satunya perwakilan Partai Golkar yang dinyatakan berhasil melenggang ke DPR RI untuk periode 2019-2024 mendatang.
Ia merupakan orang pertama dari kalangan peternak unggas rakyat yang akan duduk di DPR. Dan diharapkan Singgih akan memperjuangkan usaha para peternak rakyat.
Singgih mengatakan, tujuan utamanya menjadi anggota parlemen adalah memperjuangkan nasib peternak unggas rakyat yang selama ini menderita akibat harga unggas di peternak yang terus tertekan.
Ia mengambil contoh sejak September 2018 lalu hingga Mei 2019 ini, harga ayam potong di tingkat peternak berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) Rp 18.000 per kilogram (kg).
"Harga ayam broiler di peternak itu jatuh di harga Rp 12.000 per kg dan sekarang naik sedikit di harga Rp 14.000 per kg, ini merugikan peternak kecil," ujarnya kepada Kontan.co.id belum lama ini.
Pria yang sudah 20 tahun jadi peternak ayam ini mengatakan, rendahnya harga unggas di peternakan karena kelebihan suplai. Menurutnya, hal itu terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2009. Dalam UU tersebut, industri diperbolehkan berternak ayam atau budidaya baik broiler maupun layer (ayam petelur).
Kontan UU ini merugikan peternak kecil. Karena dengan beleid tersebut, integrator yang selama ini hanya diperkenankan memproduksi DOC dan pakan ternak serta mengolah daging ayam, mereka kini bersaing dengan peternak kecil dengan menjual produk yang sama ke pasar tradisional.
Padahal menurutnya, dari sisi HPP perhitungannya sudah berbeda. Karena integrator pasti lebih mampu melakukan efisiensi dibandingkan peternak rakyat. Selama ini, peternak rakyat juga mendapatkan pasokan DOC dan pakan ternak dari integrator. Kondisi ini yang membuat hampir setiap tahun terjadi demonstrasi para peternak rakyat yang merasa ketidakadilan.
Namun sejauh ini, pemerintah belum memiliki solusi yang tepat untuk menyelamatkan nasib peternak rakyat. Padahal potensi pengembangan bisnis peternak rakyat menjadi peternak mandiri terbuka lebar. Menurutnya ada perputaran uang sekitar Rp 400 triliun di penjualan unggas di Indonesia setiap tahunnya. Dengan nilai sebesar itu, harusnya pemerintah lebih peduli pada peternak rakyat.
Sebagai contoh, Singgih sudah terjun menjadi peternak unggas sejak lulus kuliah tahun 1999. Di bawah bendera usaha PT Janu Putra Group, ia awalnya membudidayakan sekitar 1000 - 2000 ekor unggas, namun saat ini sudah cukup besar mencapai sekitar 2,5 juta ekor sekali panen dan bahkan sudah memproduksi DOC hingga bisa memasarkan dan mengolah sendiri.
Namun tidak semua peternak bisa melakukan hal tersebut tanpa dukungan regulasi dari pemerintah. Namun keberhasilannya menjadi peternak mandiri merupakan contoh bahwa peternak rakyat bisa mengembangkan bisnis unggas sehingga integrator tidak perlu lagi masuk ke bisnis budidaya broiler dan layer.
Bila cita-cita tersebut tercapai, maka ia optimistis peternak unggas dapat kembali menguasai pasar tradisional. Sebab saat ini, sekitar 60% pasar ayam di Indonesia dikuasai integrator dan sisanya sektiar 40% oleh peternak mandiri.
Desak pemerintah terbitkan Perpres
Singgih mengatakan dukungan parlemen untuk memperjuangkan nasib para peternak amatlah penting. Sebab dukungan para peternak sendiri sudah cukup kuat. Tapi peternak rakyat tidak mendapat dukungan penuh dari DPR sehingga pemerintah tidak serius membantu peternak rakyat.
Untuk itu, ia akan menggalang dukungan dari DPR agar pemerintah mendukung peternak rakyat. Ia mengatakan, ada dua opsi yang dibawa ke pemerintah. Pertama adalah melarang industri pakan ternak atau integrator melakukan budidaya broiler dan layer lagi. Kedua, integrator di izinkan melakukan budidaya broiler dan layer tapi dilarang menjual ke pasar tradisional.
"Saya kira usulan kedua ini lebih realistis. Jadi serahkan pasar becek itu ke peternak, integrator masuk ke supermarket dan ekspor saja," bebernya.
Untuk mengolkan cita-cita ini, ia mengatakan pihaknya tidak akan mengubah UU Peternakan. Namun ia mengusulkan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres).
Ia merasa terbitnya Perpres yang melarang integrator masuk ke pasar becek akan lebih efektif membuka pasar bagi peternak sehingga peternak rakyat tidak lagi harus bersaing dengan integrator.
Singgih optimistis perjuangan tersebut dapat direalisasikan dalam dua tahun pertama ia duduk di Senayan. Apalagi saat ini, Partai Golkar merupakan partai pendukung pemerintah. Apakah Singgih akan berhasil membawa cita-cita para peternak unggas?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
