Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa pihaknya tidak berencana untuk kembali membuka ekspor bijih nikel kadar rendah yang larangan ekspornya sudah dipercepat per 1 Januari 2020 lalu.
Percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah tersebut diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
"Artinya selama belum ada Permen baru, maka larangan ekspor nikel masih tetap berlaku. Untuk bijih nikel tetap tidak boleh ekspor, tidak ada rencana pemerintah melakukan relaksasi," ungkap Yunus.
Adapun, Pasal 170 A ayat (1) mengatur bahwa pemegang Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atau IUP Khusus (IUPK) OP mineral logam, dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak undang-undang ini berlaku.
Baca Juga: UU Minerba baru, ini 2 poin yang menjadi perhatian Asosiasi Penambang Nikel (APNI)
Dengan syarat, (a) telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, (b) dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, (c) telah melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian.
Selain itu, ayat (2) Pasal 170 A juga mengatur bawah pemegang KK, IUP OP atau IUPK OP mineral logam yang melakukan penjualan produk mineral logam tertentu ke luar negeri wajib membayar bea keluar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 170 A ayat (3) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dan jumlah tertentu penjualan ke luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
