Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (persero) tengah disorot publik. Sebab, pada Minggu (4/8/2019) kemarin aliran listrik di Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam. Bahkan, hingga Senin pagi ini masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.
Berdasarkan penjelasan PLN, aliran listrik padam karena adanya gangguan pada transmisinya. Insiden tersebut pun langsung direspon oleh Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan langsung mendatangi kantor pusat PLN di Jakarta Selatan.
Baca Juga: Tak mau padam listrik massal terulang, ini dua strategi PLN
Jokowi mendatangi kantor pusat PLN pada Senin (5/8). Ia didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Terlihat juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Kedatangan Jokowi itu untuk mendengar langsung penjelasan dari direksi PLN mengenai padamnya aliran listrik selama setengah hari lebih itu.
"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang, ya blak-blakan saja sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," kata Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi desak PLN lakukan cara apapun untuk pulihkan listrik
Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani lalu menjelaskan mengenai penyebab padamnya listrik di sebagian besar Pulau Jawa.
Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Penjelasan tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Namun, Jokowi dengan raut muka yang tampak kesal tak terima penjelasan Sripeni itu karena terlalu panjang.
"Penjelasannya panjang sekali," ucap Jokowi. "Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.
Saat mendengar penjelasan Sripeni hingga menanggapi, Jokowi tak sekali pun tampak tersenyum. Tanggapannya pun datar dan ada nada kekecewaan.
Sripeni lalu meminta waktu lagi untuk memberi penjelasan tambahan. Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi. Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.
Baca Juga: Tak sempat bulan madu, Plt Dirut PLN Sripeni Inten malah menghadapi krisis listrik
"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.
"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke, terima kasih," kata Kepala Negara. Tanggapan Jokowi pun relatif singkat. Tak sampai dua menit.
Setelah itu, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN. Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa. Jokowi berada di kantor pusat PLN selama 15-20 menit. Di tengah situasi yang rumit itu, perusahaan listrik pelat merah tersebut sedang tak mempunya direktur utama definitif. Bahkan, saat dimarahi Jokowi direksi PLN tak didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Tak diketahui secara pasti mengapa Rini tak mendampingi Jokowi saat mendatangi Kantor Pusat PT PLN tersebut. Sedangkan pucuk pimpinan PLN saat ini masih diemban pelaksana tugas direktur utama, Sripeni Inten Cahyani.
Sripeni baru diangkat menjadi Plt Direktur Utama PLN pada Kamis (2/8) lalu. Artinya, saat kinerja PLN tengah disorot masyarakat Sripeni baru menjabat sebagai Plt Direktur Utama selama dua hari.
Sebelum Sripeni, jabatan Plt Direktur Utama PLN diduduki oleh Djoko Abumanan sejak 29 Mei 2019. Djoko dipilih sebagai Plt direktur utama setelah direktur utama definitif PLN, Sofyan Basir ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2019 lalu.
Baca Juga: PLN berjanji berikan kompensasi kepada 21,3 juta pelanggan terpapar pemadaman
Oleh KPK, Sofyan diduga menerima janji pemberian fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Kasus ini muncul setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo.
Pemberian suap tersebut diduga dalam rangka penunjukkan langsung oleh Sofyan Basir kepada perusahaan Johannes Kotjo untuk menggarap proyek pembangkit listrik tersebut. Peningkatan proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan ini berdasarkan dua alat bukti juga berdasarkan fakta persidangan yang melibatkan empat tersangka sebelumnya, antara lain Eni Saragih, Johannes Kotjo, dan Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang juga ikut tersangkut dalam kasus tersebut.
Sofyan Basir pun terancam hukuman pidana 20 tahun atas kasus ini.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Listrik Padam, Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari "
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
