/2025/02/05/1617922026.jpg "Startegi Kementerian Pariwisata Tangani Tambang Nikel di Raja Ampat")
Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan Kawasan Raja Ampat tetap terlindungi.
Menteri Pariwisata Widiyanti menyatakan, untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat, Kementerian Pariwisata telah melakukan sejumlah langkah konkret, salah satunya kunjungan dan dialog DPR bersama masyarakat.
Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Baca Juga: Polemik Tambang di Raja Ampat, KKP Bakal Revisi Aturan Pemanfaatan Pulau Kecil
“Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat,” ungkap Widiyanti, dalam siaran pers, yang diterima KONTAN, Rabu (11/6).
Selanjutnya, Kemenpar juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.
Terakhir, melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
“Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” tandasnya.
Baca Juga: KKP Ungkap Dampak Kerugian dari Kegiatan Penambangan di Raja Ampat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
