Stok Beras Bulog Tembus Rekor Tahun Ini, Ini Catatan Akademisi

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Stok beras di gudang Perum Bulog tahun ini menembus level tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut berdiri, yakni sebanyak 4,2 juta ton. Di balik capaian ini, muncul kekhawatiran akan risiko penurunan kualitas beras di tengah lambatnya penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Guru Besar IPB University Prof. Dwi Andreas Santosa menilai, peningkatan stok beras besar-besaran ini tak serta-merta menandakan kemajuan dalam ketahanan pangan nasional.

Masalah pertama datang dari kemampuan Bulog menyimpan cadangan beras yang berlimpah itu. Melansir situs resmi Bulog, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut standar kapasitas gudang Bulog hanya mencapai 3 juta ton.

Untuk menambalnya, Bulog menyewa gudang 1,2 juta ton pada 1 Juli 2025 lalu. “Masalahnya, kita tidak tahu apakah gudang-gudang tersebut memiliki fasilitas penyimpanan yang sesuai,” kata Andreas kepada Kontan, Sabtu (18/10/2025).

Pada gilirannya, kualitas fasilitas penyimpanan bakal memengaruhi mutu beras. Jika penyimpanan tak memadai, ada potensi disposal (kerusakan) dalam jumlah besar.

Dalam perhitungan Andreas, volume beras yang terancam dibuang bisa lebih dari 100 ribu ton, dengan kerugian kisaran Rp 1,2 triliun. Pasalnya, gabah hasil serapan tahun 2025 didominasi oleh gabah any quality yang memiliki kadar air tinggi serta patahan besar. Jika penyimpanan tak mendukung, beras bakal cepat berjamur.

Untuk diketahui, Ombudsman Republik Indonesia (RI) juga memperhitungkan hal yang sama. Taksiran Ombudsman, potensi diasposal malah mencapai 300 ribu ton dengan adanya lebih dari 1,2 juta ton beras berumur lebih dari enam bulan. Dus, potensi kerugian negara berkisaran Rp 4 triliun.

Sebelumnya, Bulog sudah memastikan seluruh gudang yang dipakai untuk menyimpan beras telah menerapkan sistem pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT). Sistem ini mencakup tiga unsur utama, yakni pencegahan, monitoring, dan pengendalian.

Dus, mutu pangan tetap terjaga dari tahap penyimpanan hingga pendistribusian. Pun, ketika ditemukan beras yang mengalami penurunan mutu, Bulog bakal melakukan reproses untuk mengembalikan kualitasnya sesuai standar yang berlaku.

Terkait itu, Andreas bilang teknik pemulihan mutu tetap terbatas. Mutu yang bisa dikembalikan melalui teknik pemulihan adalah mutu fisik, misal warna kekuningan dan bau apek. Namun terkait mutu rasa, jika sudah melewati enam bulan, tak mudah dikembalikan ke keadaan awal.

Penyaluran SPHP

Masalah lain adalah penyaluran beras SPHP yang masih jauh panggang dari api. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP bisa mencapai 1,3 juta ton hingga akhir tahun.

Namun, realisasinya baru 492,5 ribu ton hingga 13 Oktober 2025 atau setara 37,89% dari target.

Bulog memiliki kurang dari tiga bulan untuk mencapai sisa targetnya. Masalahnya, kata Andreas, tata kelola pemerintah saat ini tak sesuai dengan golden rule pengelolaan pangan yang ideal.

Maksudnya, dalam tata kelola pangan diperlukan harmonisasi antara pemerintah dan swasta. Apalagi, pemerintah hanya menguasai sekitar 10% dari total produksi beras nasional, sementara 90% sisanya berada di tangan petani, penggilingan, dan pedagang.

Maka, keberhasilan distribusi pangan sangat bergantung pada kerja sama dengan sektor nonpemerintah. Namun, dalam praktiknya, Andreas bilang hubungan antara keduanya justru diwarnai saling curiga.

Ia menilai kasus penggerebekan penggilingan dengan tuduhan beras oplosan belum lama ini telah membuat banyak pelaku penggilingan menghentikan aktivitas. “Dampaknya, pasokan beras premium di pasar modern menurun drastis,” ujarnya.

Rencana penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Merah Putih (KMP) yang baru dibentuk pun masih kecil potensi keberhasilannya. Pasalnya, KMP belum memiliki kapasitas memadai untuk menangani distribusi pangan skala besar.

Secara keseluruhan, Andreas menilai stok tinggi tak cukup jika tak diimbangi dengan kemampuan penjagaan mutu, juga penyaluran yang tepat. “Perlu diingat pemerintah itu minoritas dalam pasar, sehingga diperlukan harmonisasi,” tandas Andreas.