Stop Menerima Pelanggan Baru, Saatnya Kementerian Komdigi Evaluasi Bisnis Starlink

Sumber: Kompas.com | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Layanan internet milik Elon Musk, Starlink tidak lagi menerima pengguna baru di Indonesia. Starlink mengatakan, kapasitas layanan Starlink di Indonesia sudah habis.

Maksud kapasitas, mungkin jumlah pengguna tetap Starlink di Indonesia sudah tercapai. Perusahaan bagian dari Space X itu menyetop pendaftaran pengguna baru untuk membuat layanan tetap optimal.

"Selain tak lagi menerima pelanggan baru, aktivasi kit anyar Starlink juga kini dihentikan sementara untuk pelanggan yang membeli melalui ritel atau penjual pihak ketiga," ujar Starlink, dikutip dari Kompas.com, pekan lalu.

Starlink tak mengungkap kapan layanan dan kapasitas mereka akan siap dan bisa menerima pengguna baru lagi di Indonesia.
"Tim kami bekerja sama dengan pihak lokal untuk membawa Starlink ke Indonesia secepat mungkin," ujar Starlink.

Baca Juga: Juli 2025, Internet Starlink Tutup Pendaftaran Pelanggan Baru, Apa Alasannya?

Penghentian penerimaan pelanggan baru di Indonesia bisa menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengevaluasi izin kepada Starlink dan penyelenggara layanan telekomunikasi yang menggunakan satelit orbit rendah atau satelit low earth orbit (LEO).

Sigit Djarot dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mencattat, beberapa bisnis Starlink tidak terealisasi. Seperti pembangunan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta wacana pembangunan pabrik Tesla.

“Masih belum ada kejelasan sejauh mana pemerintah bisa memaksa Starlink untuk comply dengan aturan penyelenggaraan telekomunikasi. Termasuk juga terkait janji janji investasi yang konon akan ada dalam bentuk infrastruktur fisik dan komitmen di layanan 3T," terang Sigit Djarot, dalam keterangannya, Rabu (16/7).

]Menurut dia, saat ini Starlink membawa seluruh data ke luar negeri. "Sejauh mana Pemerintah mampu menegakkan prinsip kedaulatan, termasuk kewajiban terkait keamanan dan penegakkan hukum seperti lawful intercept," ujarnya.

Sigit Jatiputro, Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) mempertanyakan Investasi Starlink yang hanya Rp 30 miliar. "Mereka hanya membangun gateway, itu pun hanya melibatkan tenaga kerja asing..Saat ini Starlink hanya beroperasi sebagai entitas asing yang berjalan sendiri tanpa memberikan transfer of knowledge atau manfaat ekonomi," kata Sigit Jatiputro.

Lantaran kendali data tidak ada di Indonesia, sulit dimintai pertanggungjawaban di Indonesia. Menurut dia, ini berbanding terbalik dengan operator telekomunikasi nasional yang mudah diaudit dan memiliki penanggung jawab lokal serta mudah diaudit kapanpun.

“Telekomunikasi merupakan sektor strategis yang harus dikendalikan negara, mirip dengan sektor pertahanan. Seharusnya Kementerian Komdigi mengambil peran strategis untuk menjaga kedaulatan dan mendongkrak pendapatan negara," ucap Sigit Jatiputro lagi.

Menurut dia, masih ada teknologi alternatif pengganti Starlink. Banyak operator telekomunikasi satelit yang mau berbisnis di Indonesia dan tunduk terhadap aturan yang berlaku.

Starlink sendiri sudah hadir di Indonesia sejak Mei 2024 lalu lewat peluncuran di Denpasar, Bali. Kehadiran Starlink untuk pertama kali ditandai dengan kerja sama antara SpaceX dan Kementerian Kesehatan.

Pada saat itu, Starlink akan dipakai untuk memperluas akses internet berkecepatan tinggi ke daerah terpencil dan fasilitas kesehatan yang sulit mendapatkan akses internet.

Beberapa pekan sebelum diresmikan, Starlink sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menjalankan bisnis internet satelit (VSAT).