Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Ikut Menyokong Program Pemerintah
Tak hanya menyangkut pengembangan usaha, ekspansi perusahaan energi juga bisa sekaligus mendorong program pemerintah. Dalam hal pengembangan bisnis migas, misalnya, Hilmi Panigoro menyampaikan bahwa aktivitas eksplorasi sangat penting, terutama untuk mendorong realisasi target produksi siap jual (lifting) minyak 1 juta barel pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, Hilmi menyebut ada empat strategi yang perlu dilakukan. Pertama, menahan laju penurunan produksi (decline) di lapangan eksisting. Kedua, mempercepat sumber daya yang ditemukan menjadi cadangan, lalu segera membangun fasilitas produksi untuk kemudian dimonetisasi. Ketiga, penerapan teknologi tingkat lanjut seperti Enhanced Oil Recovery (EOR). Keempat, melakukan eksplorasi.
"Alhamdulillah sekarang keempatnya kami laksanakan dengan pararel, dan apabila dimungkinkan hal-hal untuk keekonomian dari proyek lebih baik, kami selalu berkomunikasi dengan SKK Migas," sebut Hilmi.
Terpisah, Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno menyampaikan, pasca pandemi covid-19, perusahaan migas memang diharapkan dapat terus meningkatkan program kerja untuk mengawal target tersebut.
Dari hasil diskusi dan persetujuan work program and budget tahun 2021, Julius menyampaikan bahwa ada kenaikan signifikan dari jumlah pengeboran yang lebih masif sebagai salah satu tolok ukurnya. Dia pun berharap industri migas bisa lebih kondusif mulai tahun depan.
"Itu sangat mendukung untuk longterm plan kita ke tahun 2030 yang sudah kita canangkan bersama. Semoga semakin kondusif untuk mendukung kinerja hulu migas yang lebih baik. Kita harus disiplin untuk mengawalnya tahun demi tahun," kata Julius saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (16/12).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menegaskan bahwa upaya peningkatan target produksi mutlak membutuhkan kolaborasi dari stakeholders terkait. Terutama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki anggaran dan keahlian untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun produksi.
Alhasil, peran pelaku usaha menjadi sangat vital. Namun, menjadi hal yang wajar bila pada tahun depan, pelaku usaha masih wait and see menunggu perkembangan pasar pasca pandemi covid-19. Dia berharap, setidaknya hanya minyak bisa stabil di level US$ 50 per barel, atau lebih dari itu.
"Ini bisa memberikan sedikit angin segar untuk para investor di hulu migas. Tahun depan masih meraba-raba situasi, tapi kita tetap harus optimis," jelas Rizal.
Secara pararel, strategi pengembangan energi bersih dan EV ecosystem Medco Power turut mendorong program pemerintah dalam mengembangkan industri dan ekosistem kendaraan listrik, serta untuk mencapai target bauran energi terbarukan.
Direktur Jenderal EBT dan konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan, perlu dukungan dari stakeholders terkait khususnya pelaku usaha untuk memastikan ketercapaian target bauran EBT 23% pada tahun 2025.
Pemerintah pun berkomitmen memberikan kemudahan dan insentif untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan EBT di Indonesia. Antara lain, melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang harga listrik EBT yang dibeli oleh PLN.
Dadan bilang, regulasi tersebut akan memperhatikan keekonomian pembangkit serta kemampuan PLN, sehingga bisa menggairahkan iklim investasi EBT dan menjaga harga listrik di tingkat konsumen.
"Kemudahan dan insentif sudah tersedia, antara lain untuk mendorong pengembangan panas bumi, misalnya berupa dukungan pendanaan dan eksplorasi. Juga ada insentif di bidang perpajakan," kata Dadan saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (15/12).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, pandemi akan mempercepat transisi energi bersih. Kata dia, korporasi pun akan melihat kondisi ini sebagai peluang bisnis dan menjadi pilihan untuk diversifikasi pendapatan perusahaan.
"Investasi EBT akan semakin menarik, apalagi kebijakan dan regulasi pemerintah diarahkan untuk mendukung pengembangan EBT, sehingga Indonesia bisa masuk ke jalur transisi energi," ungkap Fabby.
