Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
Target Bauran EBT 23% di 2025 Terancam
Terganjalnya pengembangan PLTS Atap ini merupakan ironi. Pasalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkali-kali mengendorse PLTS untuk meningkatkan penggunaan energi bersih di Indonesia.
Indonesia menargetkan bauran EBT sebesar 23% pada 2025 mendatang. Tetapi pada 2022 realisasi bauran EBT baru mencapai 14,11%.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan di 2023 pihaknya memproyeksikan kapasitas pembangkit EBT mencapai 12.925 MW. Adapun bauran EBT yang dibidik di tahun ini sebesar 17,9%.
Menurut perhitungan KONTAN, target penambahan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT di tahun ini hanya naik 2,9% dari realisasi 2022 yang sebesar 12.557 MW.
“Secara total target penambahan kapasitas terpasang PLT EBT untuk tahun 2023 adalah sebesar 368,5 MW, hal ini didasarkan pada hasil monitoring terhadap dokumen RUPTL PT PLN (Persero),” jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (15/2).
Dadan menjelaskan, pada umumnya pembangunan PLT EBT tersebut ada yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun. Namun demikian pembangunan PLT EBT tersebut terus berproses baik dalam tahap perencanaan, pengadaan sampai dengan konstruksi.
Supaya Indonesia mencapai target bauran EBT 23% di 2025, dibutuhkan tambahan 12 GW pembangkit energi bersih. Menurut perhitungan KONTAN, seharusnya dalam tiga tahun ini Indonesia menambah pembangkit EBT sebesar 4 GW per tahun.
Dadan menyampaikan salah satu pembangkit yang akan diandalkan untuk mengejar target bauran energi ialah PLTS. Hal ini disebabkan pembangkit surya memiliki total potensi sebesar 3.295 GW.
“Dengan potensi yang sedemikian besar maka pengembangan PLTS skala besar akan sangat dimungkinkan, selain itu faktor pendorong lainnya yaitu waktu konstruksi PLTS yang singkat dan biaya investasi yang semakin turun atau murah sehingga lebih kompetitif,” jelasnya.
Lirik Keberhasilan India Manfaatkan PLTS
Melirik keberhasilan negara lain dalam pengembangan EBT, khususnya memaksimalkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif membeberkan kebijakan yang diambil oleh India.
Negeri Bollywood ini mencanangkan target EBT hingga 500 GW pada 2030 dan sampai dengan saat ini kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan sudah mencapai hingga 259,95 GW. Salah satu pembangkit bersih yang diandalkan untuk mengejar target tersebut ialah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sedangkan Indonesia mencanangkan target pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) 20,9 GW di 2030 di mana saat ini baru mencapai 12,5 GW. Tentu kalau soal target pembangkit EBT dibandingkan dengan India, Indonesia masih jauh tertinggal.
“Di India ada faktor pendorong pengamanan faktor energi, penyediaan akses energi yang bersifat universal untuk mencapai target perubahan iklim,” ujarnya.
Arifin bilang, kebijakan utama yang dilaksanakan oleh India antara lain kebijakan Feed In Tariff pada 2009, kemudian dana EBT yang dimulai pada 2010 melalui dukungan pembiayaan National Clean Energy Fund (INCEF) dari pajak batubara. Dana ini dikelola oleh Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA).
Baca Juga: Kementerian ESDM Bocorkan Program Transisi Energi yang Dapat Kucuran Dana JETP
Arifin juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang mendukung industri hulu hingga hilir PLTS di India. Di sisi hulu, India juga melakukan pengembangan industri manufaktur tenaga listrik surya, melalui skema insentif terkait produksi kepada produsen asing untuk memproduksi di India dan produsen dalam negeri untuk memperluas produksi dan ekspor sebesar US$ 2,41 miliar.
Director Centre for Energy Finance CEEW, Kanika Chawla memaparkan bahwa salah satu praktik baik pemerintah India adalah membangun pasar energi terbarukan dengan cara menjelaskan secara rinci target jangka panjangnya.
“Hal ini membuat banyak investor baik domestik maupun internasional tertarik untuk berpartisipasi karena dapat memproyeksikan usaha mereka dalam lima atau sepuluh tahun ke depan,” jelasnya dalam webinar beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, kepastian kebijakan ini membuat banyaknya investor yang berminat melakukan negosiasi harga menjadi lebih kompetitif dan lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
