Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Di tengah polemik pemanfaatan energi nuklir di sejumlah negara, Pemerintah Tiongkok berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 5X1.000 Megawatt (MW) di Indonesia. Sebelumnya, Perdana Menteri Tiongkok Sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membicarakan rencana pembangunan PLTN tersebut.
Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) Yudi Utomo mengatakan, rencana pembangunan PLTN ini sudah dibicarakan oleh Perdana Menteri Tiongkok dengan Presiden Jokowi dalam acara OPEC, untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Tiongkok menyiapkan investasi sebesar US$ 12,5 miliar. "Lokasinya di wilayah Bangka Belitung. Perdana Menteri Tiongkok sudah bicarakan dengan presiden," ujarnya di Gedung Smesco, Selasa (2/12) kemarin.
Yudi menjelaskan, rencananya, Inuki akan bertindak sebagai pelaksana atau operator maintenance (OM) di PLTN yang akan berdiri di Bangka Belitung. Adapun penggunaan teknologi PLTN berasal dari Jepang. Ia memastikan, bahwa dana berasal dari Tiongkok 100%. Namun, untuk penggunaan produk dalam negeri lebih dari 70%.
Meski begitu, Yudi mengakui, proyek PLTN pertama ini masih terganjal oleh sejumlah kendala seperti rumitnya perizinan dan paradigma masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan nuklir sebagai sumber energi pembangkit berbahaya.
"Padahal kalau PLTN dibangun dengan mengedepankan faktor keselamatan yang tepat kejadian-kejadian seperti Chernobyl dan Fukusima tidak akan terjadi," klaimnya.
Ia mengklaim, pemakaian PLTN akan lebih ekonomis dibanding Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). "Sekarang tinggal kemauan Presiden saja," pungkas dia.
Yudi mengklaim, Inuki juga sudah membicarakan harga jual listrik PLTN ke PT PLN (Persero). Dimana harga listrik yang dilego berada di kisaran angka US$ 5 sen per Kilowatt hour (Kwh). Di mana pembangunan PLTN sendiri diperkirakan membutuhkan waktu 10 tahun.
Terkait itu, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Abdurahman Saleh menjelaskan, rencana pembangunan PLTN yang akan dilakukan Tiongkok masih dalam tahap pengkajian jangka panjang.
Ia menyebut, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014, mewajibkan untuk mengoptimalkan energi-energi yang sudah ada seperti gas, batubara dan bio massa.
"Bukannya tidak mengizinkan, tapi dalam jangka waktu panjang kita masih bisa optimalkan energi yang lain, jadi untuk PLTN kita masih lakukan kajian," katanya kepada KONTAN, Rabu (3/12).
Pemerintah saat ini kata Saleh, masih menyusun rencana pembangunan nasional dan melihat studi-studi pengembangan energi nuklir. "Kita sedang lihat study-study pengamanan pembangunan PLTN di Bangka Belitung khususnya, melihat siklus geologinya seperti apa, dan apakah cocok untuk pengembangan PLTN," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
