kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.290   17,00   0,09%
  • IDX 5.116   -77,84   -1,50%
  • KOMPAS100 656   -11,33   -1,70%
  • LQ45 531   -8,55   -1,58%
  • ISSI 161   -2,56   -1,56%
  • IDX30 302   -4,87   -1,59%
  • IDXHIDIV20 410   -6,83   -1,64%
  • IDX80 76   -1,23   -1,59%
  • IDXV30 111   -1,13   -1,00%
  • IDXQ30 102   -1,69   -1,62%

UU Minerba digugat ke MK, begini tanggapan pemerintah


Jumat, 10 Juli 2020 / 18:51 WIB
ILUSTRASI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (kedua kanan) bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR tentang Pembahasan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi

Ketiga, RPP tentang pembinaan dan pengawasan, yang di dalamnya antara lain terdapat pengaturan perihal reklamasi dan pasca tambang.

Ketiga RPP tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu sembilan bulan ke depan setelah UU Minerba baru diundangkan.

Baca Juga: Dituding inefisiensi lebih dari Rp 100 triliun di pengadaan batubara, ini jawaban PLN

Sejak penyusunannya, UU Minerba baru pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 memang kontroversial. Meski banyak penolakan, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020.

UU Minerba baru itu, sah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020. Kemudian diundangkan di hari yang sama oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×