Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan 11 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yang dilelang tahun ini.
Jika dilihat, khususnya untuk WKP, terjadi peningkatan dibandingkan dengan jumlah wilayah yang dilelang sepanjang tahun 2024 lalu.
Dalam catatan Kontan, tahun 2024 Kementerian ESDM berhasil melelang 7 WKP dan WPSE dengan total kapasitas mencapai 320 MW. Dengan nilai kesepakatan mencapai US$ 1,82 miliar.
Terkait peningkatan jumlah wilayah yang dilelang, Pengamat Energi Panas Bumi Riki F. Ibrahim mengatakan proyek panas bumi memerlukan investasi besar sejak awal. Serta, waktu yang cukup lama untuk sampai kepada tahap Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).
Baca Juga: ESDM Umumkan 10 Wilayah Kerja Panas Bumi yang Dilelang Tahun 2025, Ini Daftarnya
"Apabila tahun ini lebih banyak dilelangkan itu berarti baik. Karena bukan lagi pemerintah memberikan kewenangan PSPE tetapi sudah masuk pada lelang WKP," kata Riki saat dihubungi, Minggu (25/05).
Meski begitu, dia memberi catatan, dari proyek lelang sebelumnya, banyak perusahaan yang sudah diberi kewenangan PSPE bahkan WKP, tetapi sampai hari ini juga masih lambat dalam mengerjakannya.
"Apabila ada kendala, semestinya Pemerintah langsung membantu mencarikan solusinya. Tidak membiarkan pengembang. Pemerintah wajib mendorong pengembang yang sudah menang WKP agar menyelesaikan dengan baik," tambahnya.
Diperlukan Insentif Tambahan dalam Pengembangan Geotermal
Riki juga menjelaskan, energi panas bumi adalah salah satu energi yang yang tidak dapat diekspor, sehingga potensi geothermal Indonesia yang diperkirakan sekitar 24.000 megawatt (MW) harus bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.
Untuk menarik investor, dirinya menyebut, perlu adanya beberapa insentif agar pengembangan geotermal di Indonesia bisa maksimal. Salah satunya melalui Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM).
Ini adalah fasilitas pembiayaan eksplorasi panas bumi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
"Memberikan GREM kepada pemenang lelang WKP. Tentu setelah seluruh kelengkapan persyaratannya telah dipenuhi oleh para pemenang WKP," katanya.
Selain itu, pemberian insentif juga bisa diberikan dalam bentuk tax allowance atau tax holliday, fasilitas bea masuk hinnga pembebasan PBB.
"Tapi tentu insentip ini diberikan hanya sampai batas payback cash flow saja. Setelah seluruh pengembalian modal tercapai, fiskal berjalan normal kembali," tambahnya.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Pastikan Smelter Freeport Bakal Beroperasi Juni 2025
Ambisi Indonesia Jadi Raja PLTP Dunia Kalahkan AS
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan Indonesia dapat mengalahkan Amerika Serikat sebagai negara dengan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terbesar di dunia.
"Dalam kabinet ini, kita bisa menjadi the top of the world. Target kita di tahun 2029 mengalahkan Amerika,” ujar Eniya dalam pembukaan acara 11th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024, Senin (14/4).
Eniya menjelaskan, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,74 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi. Hingga akhir 2024, kapasitas terpasang baru mencapai 2,68 GW.
Terkait target ini, Riki mengatakan tujuan utama adalah untuk memanfaatkan Geotermal bagi peningkatan ekonomi dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Selain itu, meningkatkan SDM yang bekerja di sektor Geothermal. Termasuk merubah masyarakat petani menjadi pekerja proyek dan dilanjutkan seterusnya sampai proyek beroperasi," katanya.
Selain itu proyek geotermal dinilai akan mampu membangun supply chain untuk operasional maupun non-operasional sektor Geotermal.
Eksekusi PLTP dan Kemampuan PLN Menyerap Listrik dari Geotermal
Selain pengembangan di sektor hulu, masalah klasik terkait harga jual keekonomian energi panas bumi juga perlu terus dibenahi, terutama dalam hubungan dengan PT PLN (Persero) sebagai pembeli utama.
Pengamat energi dari Energy Shift Institute, Putra Adhiguna Energy Shift Institute mengatakan harga listrik tetap menjadi perhatian utama beserta akselerasi berbagai proses seperti perizinan dan pengadaan.
"Bila PLN belum mampu menyerap listrik panas bumi dengan harga yang ekonomis maka perlu mempertimbangkan opsi lain seperti memberi akses langsung pada pembeli dari industri," kata dia saat dihubungi, Minggu (25/05).
Baca Juga: Kementerian ESDM Dorong Pembiayaan Khusus untuk Transisi Energi
Menurutnya, jika langkah ini tidak dilakukan maka target penyerapan listrik dari panas bumi hanya akan maju-mundur dalam pengembangannya.
"Perlu diingat banyak industri meminta energi hijau dan bila mereka tidak bisa mendapatkannya, maka mereka bisa pindah ke negara lain," tambahnya.
Hal ini menurutnya sangat penting, mengingat kapasitas yang ada saat ini semakin menyusut dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru tidak lagi dibangun.
"Pengembangan panas bumi perlu waktu sehingga imbasnya untuk bisa naik dari angka kisaran 5% saat ini masih perlu kesabaran," katanya.
Sebagai tambahan, dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2035, pengembangan panas bumi ditargetkan mencapai 5,2 GW. Adapun, Kementerian ESDM menargetkan realisasi kapasitas terpasang sampai 2029 bisa mencapai 1,1 GW.
Selanjutnya: Cuan 33,89% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Jalan di Tempat (25 Mei 2025)
Menarik Dibaca: 5 Langkah Cerdas Memulai Menabung di Tahun 2025 yang Bisa Dilakukan Siapa Saja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
