kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

YLKI minta harga dan jenis BBM sejalan dengan pengembangan energi terbarukan


Minggu, 07 Juni 2020 / 12:05 WIB
YLKI minta harga dan jenis BBM sejalan dengan pengembangan energi terbarukan
ILUSTRASI. Pelayanan pembelian BBM di SPBU


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

Tulus menambahkan, BBM di Indonesia harus sejalan dengan standar Euro, minimal Euro 2, bahkan seharusnya BBM yang dijual di Indonesia sudah memenuhi standar Euro 4. Oleh sebab itu, Tulus pun menyarankan agar BBM jenis Premium diganti dengan jenis BBM Euro 2, bahkan Euro 4. "Tapi dengan harga yang lebih fair bagi konsumen," sebutnya.

Namun, dia menekankan bahwa harga BBM tidak boleh hanya dilihat murah secara ekonomi, tapi juga mesti dipertimbangkan dengan multidimensi. Menurutnya, harga BBM yang murah justru bisa menghambat pengembangan atau transisi dari energi fosil ke EBT.

"Saat ini harus dikompensasikan untuk insentif EBT. Karena kita melimpah soal EBT, jangan sampai harga BBM justru mematikan potensi besar EBT," tuturnya.

Baca Juga: Cek lagi harga BBM di sejumlah SPBU Juni ini ya

Harga BBM juga terkait erat dengan berhasil atau tidaknya manajemen transportasi publik. Tulus bilang, jika harga BBM ditekan hingga menjadi sangat murah, maka semakin mendorong migrasi besar-besaran ke kendaraan pribadi.

Selain itu, Tulus juga menyoroti terkait konsistensi dan transparansi kebijakan harga BBM dari pemerintah. Pasalnya, kebijakan harga BBM disinyalir tak bisa terlepas dari pertimbangan politis. Dia menyebut, jika perubahan harga BBM selalu mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia, dampaknya bisa memicu instabilitas harga di sektor riil.

"Selama ini pemerintah tidak konsisten, saat minyak mentah naik BBM di dalam negeri tidak naik, seperti pada 2018-2019, karena ada Pemilu. Kalau harga turun, sementara harga minyak mentah naik lagi, pemerintah belum tentu berani menaikkan lagi," pungkas Tulus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×