Reporter: Amailia Putri Hasniawati |
JAKARTA. Pemerintah telah menyusun Peta Ketahanan Pangan Nasional. Dari hasil kajian pemerintah yang termuat dalam peta tersebut setidaknya ada 100 kabupaten masih rentan terhadap ketahanan Pangan.
Peta Ketahanan Pangan 2007-2009 ini disusun berdasarkan 13 indikator yang dikelompokan dalam empat kelompok besar yakni kelompok ketersediaan pangan, akes pangan, pemanfaatan pangan dan kerentanaan terhadap kerawanan pangan. Dari hasil pengelompokan tersebut ada kabupaten yang mempunyai ketahanan pangan cukup baik, tapi juga ada yang mempunyai kerentanan pangan tinggi.
Untuk wilayah Jawa dan Sumatera umumnya mempunyai ketahanan pangan baik. Sebagian daerah di Sulawesi dan Kalimantan juga mempunyai ketahanan pangan cukup baik. Sedangkan beberapa daerah yang masih mempunyai kerentanan pangan, sehingga memerlukan perhatian penuh adalah wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku dan NTT.
“Di daerah tersebut jika terjadi gejolak sedikit akan membuat rawan pangan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana.
Dalam Peta Ketahanan Pangan tersebut ada 364 kabupaten. Dari jumlah tersebut pemerintah membuat prioritas, sehingga penanganannya sesuai dengan skala prioritas. Daerah yang mendapat prioritas satu hingga tiga menjadi prioritas utama dalam penanganan, karena mempunyai kerentanan pangan cukup tinggi.
Prioritas pertama ada 30 kabupaten, prioritas kedua 30 kabupaten dan prioritas ketiga 40 kabupaten. Daerah yang termasuk prioritas pertama berada di Papua sebanyak 11 kabupaten, Papua Barat (5 kabupaten), NTT (6 kabupaten) dan delapan kabupaten lainnya berada di Maluku, Maluku Utara, NTB dan Kalimantan Barat.
Sedangkan yang masuk prioritas kedua sebagian besar di Kalimantan Barat (7 kabupaten), NTT (5 kabupaten), NAD (6 kabupaten) dan Papua (3 kabupetan). Sementara daerah yang menjadi prioritas ketiga yakni Kalimantan Tengah (6 kabupaten), Sulawesi Tengah (5 kabupaten) dan NTB (4 kabupaten).
Pekan depan, 24 Mei 2010 pemerintah bakal menggelar konferensi ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mensinergikan otoritas pusat dan daerah; sekaligus memetakan dan mengatasi masalah rawan pangan di sejumlah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
