Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengungkapkan, anggaran LPP TVRI diefisiensikan sebanyak 48% atau sebesar Rp 732,29 miliar, dari anggaran semula yang capai Rp 1,52 triliun.
“Sisa pagu setelah blokir adalah Rp 791,90 miliar dari total anggaran. Jadi yang diefisiensikan sekitar 48%,” tutur Iman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (12/2).
Imam membeberkan, dampak dari adanya efisiensi tersebut TVRI menjadi kesulitan untuk membayar honorer kontributor di daerah, presenter dan tenaga outsourcing lainnya.
Selain itu, TVRI juga tidak bisa membayar narasumber, artis, seniman, pengisi acara, host dan jasa profesi produksi.
Baca Juga: TVRI Tepis Isu PHK Massal, Tapi Ada Efisiensi Kegiatan Operasional
“Karena dalam surat Kementerian Keuangan (Nomor S-37-MK.02/2025) ada jasa profesi yang dipangkas,” jelasnya,
Kemudian, acara TVRI World sebagai corong negara di luar negeri juga akan terganggu operasionalnya, termasuk membayar jasa profesi redaktur berbahasa Inggris, langganan berita, produksi di luar negeri.
Beberapa dampak lain adalah TVRI akan melakukan work from home (bekerja di rumah) dan mematikan sebagian pemancar transmisi untuk efisiensi BBM dan listrik dan menghentikan pemakaian studio auditorium.
Sementara itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan turun karena TVRI kehilangan program-program yang bisa dijual.
TVRI juga akan kesulitan untuk melakukan produksi luar kota karena tidak ada anggaran perjalanan dinas, termasuk memproduksi penyiaran makan bergizi gratis (MBG) di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain itu, TVRI tidak lagi memproduksi kegiatan event olahraga internasional karena tidak ada anggaran perjalanan dinas, termasuk TVRI sport akan kehilangan tayangan olahraga luar negeri karena tak mampu membeli hak siar.
TVRI pun membatalkan pengajuan kanal baru yakni TVRI Sains untuk pendidikan (dasar dan menengah) dan sains ristek.
TVRI akan sangat sulit menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pencapaian dan sosialisasi program pemerintah pusat dan daerah. Bagi TVRI daerah akan sulit memberikan dukungan layanan ke Pemprov/Pemkab dan Pemkot.
Di sisi lain, TVRI tidak memiliki program hiburan seperti drama mini seri, variety show, panggung tradisi budaya yang biasanya muatan pesan dna sosialisasi pembangunan. Terakhir pengurangan jam siaran TVRI daerah.
Baca Juga: Ada Isu Pengurangan Karyawan, Begini Penjelasan RRI
Adapun Imam membeberkan, setelah pihaknya bersama Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi efisiensi anggaran pada 11 Februari 2025, anggaran efisiensi LPP TVRI dari semula Rp 732,29 miliar, berkurang menjadi Rp 455,7 miliar.
Sisa pagu anggaran TVRI menjadi Rp 1,06 triliun, di antaranya sebesar Rp 454,85 miliar untuk belanja pegawai, Rp 482,66 untuk belanja barang, dan Rp 130,98 miliar untuk belanja modal.
Lebih lanjut, Imam membeberkan, dengan adanya pengurangan pagu efisiensi di TVRI, diharapkan anggaran tersebut bisa digunakan untuk membayar biaya honor dan kontributor dari penyiar-penyiar.
“Dipastikan mereka tidak ada semacam pemecatan atau perumahan. Dan juga sebagian untuk menambah biaya operasional dalam penyiaran,” tandasnya.
Sebelumnya, tersiar kabar PHK karyawan di TVRI daerah di sosial media. Salah satu sumber Kontan yang enggan disebutkan namanya mengakui, TVRI melakukan pemangkasan karyawan yang berstatus kontributor se-Indonesia sejak 4 Februari 2025.
Selanjutnya: Promo Pizza Hut Spesial Valentine Beli 1 Gratis 1, Mulai Hari Ini 12 Februari 2025
Menarik Dibaca: 5 Tips Sehat untuk Mengurangi Risiko Asam Urat Tinggi yang Dapat Anda Terapkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
