Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
Menurutnya, negara dapat melibatkan para ahli sektor keamanan siber dalam menilai risiko dan menambal celah keamanan, Meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta. Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan mrmangi tantangan. Tetapi dengan kerjasama demi keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran atau serangan apapun.
Sebelumnya akun Twiter Under The Breach mengungkap kebocoran data 2,3 juta warga Indonesia. Berdasarkan tangkapan layar Under The Breach di Twitter, ada hacker berhasil mendapatkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut Daftar Pemilih Tetap anggota DPR DPD dan DPRD DI Yogyakarta tahun 2014.
Hacker juga mengklaim telah memiliki data lebih dari 200 juta warga Indonesia. Data itu kabarnya dalam format PDF dan si hacker siap membagikan data tersebut. Jika itu benar, artinya hampir seluruh data masyarakat Indonesia bocor. Data yang dibobol adalah nama, alamat, KTP tanggal lahir, dan masih banyak lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
