Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dugaan bocornya data warga Indonesia yang berasal dari data pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menjadi warning bagi pemerintah. General Manager Asia Tenggarai Kaspersky, Yeo Siang Tiong mengatakan, pemilu menjadi bagian sangat penting dan kritikal bagi negara dan elemen penting dari demokrasi. "Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan oleh pemilu juga menjadikannya target yang matang bagi para pelaku kejahatan siber," kata Yeo Siang Tiong, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (22/5).
Menurutnya, mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan akan selalu menjadi tantangan. Pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal. Kedua, mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang terhubung. Ruang siber yang sangat terhubung sekarang, membuka data pemilu bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya.
Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membangun kepercayaan rakyat. "Hal yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem. Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan, pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius," terang Yeo Siang Tiong.
Menurutnya, negara dapat melibatkan para ahli sektor keamanan siber dalam menilai risiko dan menambal celah keamanan, Meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta. Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan mrmangi tantangan. Tetapi dengan kerjasama demi keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran atau serangan apapun.
Sebelumnya akun Twiter Under The Breach mengungkap kebocoran data 2,3 juta warga Indonesia. Berdasarkan tangkapan layar Under The Breach di Twitter, ada hacker berhasil mendapatkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut Daftar Pemilih Tetap anggota DPR DPD dan DPRD DI Yogyakarta tahun 2014.
Hacker juga mengklaim telah memiliki data lebih dari 200 juta warga Indonesia. Data itu kabarnya dalam format PDF dan si hacker siap membagikan data tersebut. Jika itu benar, artinya hampir seluruh data masyarakat Indonesia bocor. Data yang dibobol adalah nama, alamat, KTP tanggal lahir, dan masih banyak lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
