Anggaran Perpusnas Dipangkas, Akses Buku di Daerah 3T Terancam

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 dinilai berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Penghentian program distribusi bantuan buku dikhawatirkan memperlebar kesenjangan literasi dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Perpusnas memangkas sejumlah program prioritas setelah pagu anggarannya turun hampir separuh, dari Rp 721 miliar pada 2025 menjadi Rp 377,9 miliar pada 2026. Salah satu program yang terdampak ialah penyaluran bantuan buku ke desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lembaga pemasyarakatan (lapas), dan puskesmas.

Menanggapi hal itu, pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan tersebut akan paling dirasakan masyarakat di daerah 3T yang hingga kini masih memiliki keterbatasan akses internet.

Baca Juga: CORE: Pemangkasan Anggaran MBG Cerminkan Koreksi Perencanaan, Bukan Murni Efisiensi

Menurut Trubus, distribusi buku fisik masih menjadi kebutuhan utama di banyak wilayah karena transformasi digital belum dapat dinikmati secara merata.

"Program digital mungkin efektif di kota-kota besar yang akses internetnya sudah stabil. Namun di daerah 3T, buku masih menjadi sumber belajar utama karena akses internet dan teknologinya masih terbatas," ujar Trubus kepada KONTAN, Minggu (19/7/2026).

Trubus menilai apabila alasan pemerintah memangkas anggaran Perpusnas karena dialihkan ke digitalisasi untuk mengurangi distribusi buku, itu bukan alasan yang tepat. 

Menurutnya, selain jaringan internet yang belum merata, kemampuan masyarakat dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi juga masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah tetap mempertahankan bahkan meningkatkan anggaran distribusi buku. 

Apabila digitalisasi tetap menjadi prioritas, pembangunan infrastruktur internet, peningkatan kompetensi digital guru, dan keterjangkauan akses internet juga harus dipercepat.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PKP Naik Jadi Rp 12,52 Triliun, Fokus Bangun 7.952 Hunian Tetap

Sebelumnya, Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, mengakui penurunan anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan program literasi nasional.

"Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan bantuan buku misalnya," ujar Aminudin dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Aminudin menjelaskan, sepanjang 2024-2025 Perpusnas memiliki inisiatif mendistribusikan buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lapas, dan puskesmas. Setiap lokasi menerima sekitar 1.000 eksemplar buku dan program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

"Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, puskesmas itu tahun 2024-2025. Satu lokus 1.000 buku. Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," katanya.

Namun, pada 2026 program tersebut tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan anggaran. 

Selain distribusi buku, Perpusnas juga tidak dapat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan renovasi perpustakaan, pengadaan perangkat teknologi informasi, serta perlengkapan meubelair bagi daerah.

Baca Juga: Anggaran MBG Membengkak, KPK Temukan Delapan Celah Korupsi

"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Nah, bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan; bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubelair itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu juga berteriak," ungkapnya.

Meski demikian, Perpusnas menyatakan tetap berupaya menjaga target pembangunan literasi nasional melalui penyesuaian target kinerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, penguatan pendampingan penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai dampak pengurangan anggaran Perpusnas terhadap pembangunan literasi nasional perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan anggaran berikutnya. 

Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan penguatan budaya literasi.

Ia berharap dukungan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat diperkuat agar target pembangunan literasi nasional tetap tercapai.

Baca Juga: Anggaran PU Dipangkas Rp12,71 Triliun, Ekonom: Dampak Infrastruktur Minim ke Ekonomi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News