kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

ASDP perketat pengawasan manifest penumpang kapal


Kamis, 07 April 2016 / 23:15 WIB
ASDP perketat pengawasan manifest penumpang kapal


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. PT ASDP Indonesia Ferry menyatakan kesiapannya untuk mematuhi beberapa aturan baru yang dirilis Kementerian Perhubungan terkait keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Salah satunya dalam hal pengawasan manifest penumpang. Perusahaan berharap bisa bekerja sama dengan mitra terkait operasi penyeberangan.

“Diharapkan ada kerjasama dengan pihak operator bus dan juga truk, agar nahkoda memiliki daftar penumpang dan muatan yang valid,” ujar Wisnu Tjahjono, VP Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry, Kamis (7/4).

Ia beralasan karena setelah penumpang naik ke kapal, operator kapal wajib menghitung kembali jumlah penumpang untuk menyesuaikannya dengan daftar penumpang yang ada. Rekapitulasi daftar manifest menjadi tanggung jawab nahkoda kapal, dan rekapitulasi itu yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar.

Wisnu pun mengingatkan penumpang juga mempunyai kewajiban lain seperti wajib menyerahkan tiket kepada petugas kapal untuk penumpang yang berjalan kaki, sedangkan bagi penumpang dengan kendaraan, pengemudi wajib mengisi formulir daftar penumpang yang dibawa sebelum membeli tiket.

Selain dalam hal manifest, ASDP juga akan mematuhi aturan pengikatan kendaraan (lasing). Sesuai ketentuan, lasing wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (Haluan), tengah (midship), dan belakang (buritan).

Sementara, kendaraan yang tidak dilakukan lashing, maka dilakukan klem pada roda kendaraan. “Kami pastikan alat-alat kami telah siap di atas kapal,” tandasnya.

Asal tahu saja ada 5 peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan setelah kasus tenggelamnya KMP Rafelia II di lintasan Ketapang - Gilimanuk beberapa waktu lalu.

Kelima peraturan itu adalah Peraturan Menteri (PM) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, PM 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket, PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dan PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. Masing-masing aturan akan berlaku efektif sekurang-kurangnya tiga hingga empat bulan setelah diundangkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×