Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengajukan anggaran Rp 10 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2012.
Dana ini akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIK), Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan studi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dana pembangunan Bandara Kertajati diperkirakan mencapai Rp 8,29 triliun dengan target penyelesaian tahun 2020.
Herry S. Bakti, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemhub, bilang, bandara Kertajati merupakan salah satu prioritas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). “Kami target tender pelaksanaan proyek bisa dikejar pertengahan tahun ini," ujar Herry di Jakarta, Selasa (20/3).
Herry bilang, pihaknya memang sudah merevisi aturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.34/2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara, agar memungkinkan dana APBN bisa digunakan untuk pembangunan bandara Kertajati.
Rencananya, dana Rp 10 miliar tersebut akan digunakan Kemhub untuk pemagaran lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemprov Jabar. Dana ini menurut Hery bisa diambil dari alokasi dana tambahan yang diajukan Kemhub dalam APBN-P 2012 senilai Rp 2,067 triliun atau naik sebesar Rp 8 triliun.
Rencananya, Bandara Kertajati memiliki tiga runway dengan kapasitas tampung terminal sampai 20 juta orang. “Sampai saat ini belum tahu berapa persentase yang akan dibiayai APBN. Itu kan proyek besar, sebelumnya proyek ditawarkan dengan skema Public Private Partnership (PPP) dengan tanpa melibatkan APBN," jelasnya.
Proyek Bandara Kertajati selama ini tidak masuk prioritas APBN karena dasar hukumnya tidak ada. Herry Bakti mengungkapkan, dari informasi yang diterima Kemhub, dengan tidak adanya dana APBN membuat proyek Bandara Kertajati kurang memiliki market atau kurang diminati investor swasta.
Perlu diketahui, Pemprov Jabar telah membebaskan lahan 630 hektare (ha) dari 5.000 ha yang disiapkan. Tahun ini rencananya membebaskan juga 200 ha. Dana yang dikeluarkan sudah lebih dari Rp 200 miliar dari Rp 8,229 triliun yang dibutuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
