Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk penugasan serap 3 juta ton beras akan cair minggu ini.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Novi Helmy Prasetya saat Raker Bersama Komisi VI DPR RI, Senin (3/3).
"Uangnya ada minggu ini 16,6 triliun dari Kementerian Keuangan," ujarnya.
Baca Juga: Cadangan Beras Capai 1,9 Juta Ton, Bulog Pastikan Cukup Sampai Lebaran
Lebih lanjut, Novi mengatakan pihaknya mendapatkan penugasan untuk serap gabah petani sebanyak 10% dari total produksi dalam negeri sepanjang tahun 2025.
Bulog juga ditugaskan untuk menyerap sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 tanpa syarat.
"Bulog penugasannya menyerap 10% gabah produksi dalam negeri, namun yang diserap harganya harus Rp 6.500/kg," pungasnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menyuntik dana sebesar Rp 16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Perum Bulog. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Jumat, 31 Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, uang sebesar itu akan digunakan perusahaan pelat merah itu untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Terlebih pemerintah telah mencabut aturan rafaksi sehingga gabah dengan kondisi apa pun wajib dibeli Bulog seharga Rp 6.500 per kilogram.
Baca Juga: Jaga Harga, Bulog Gelar Operasi Pasar di 4.500 Titik Salurkan Beras SPHP & Minyakita
"Tadi kami bahas panjang mengenai Bulog. Keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun sudah siap. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan. Jadi sudah ada Rp 39 triliun,” ujar Zulhas seusai rakortas.
Tapi Bulog tak bisa sendirian dalam menyerap beras dengan target ambisius itu. Zulhas mengatakan, Bulog memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati, camat hingga ke tingkat kepala desa. Alasannya, pengelolaan sawah sampai ke tingkat desa.
“Tidak ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ujar Zulhas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
