Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog mengupayakan agar 200.000 ton beras impor dapat masuk di Desember ini. Kedatangan beras impor tersebut akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
Impor dilakukan, lantaran upaya pembelian beras di dalam negeri hingga saat ini belum mampu memenuhi target.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan, dari 500.000 ton target pembelian di dalam negeri hanya didapatkan 166.000 ton.
"Kami upayakan sampai bulan Desember. Ini kan tinggal hitungan minggu lagi," kata Buwas usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan BPS, di Komplek DPR, Jakarta Rabu (7/12).
Baca Juga: Pemerintah Sudah Impor 200.000 Ton Beras
Meski demikian, Buwas menegaskan mendapatkan 200.000 ton beras impor tidaklah mudah. Lantaran banyak negara produsen yang membatasi ekspor dan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya.
Belum lagi soal logistik. Kondisi cuaca hingga ketersediaan kapal juga dikhawatirkan menjadi tantangan dalam mendatangkan beras impor.
Bulog mengupayakan segala cara, termasuk meminta bantuan kedutaan negara tersebut agar beras datang Desember ini. Sayangnya Ia tak menyampaikan dari mana impor beras tersebut akan datang.
Ditanya apakah sisa 300.000 ton kuota impor beras akan dilakukan tahun depan, Bulog masih akan melihat kondisi ke depan. Namun, Ia memastikan bahwa impor tidak akan didatangkan saat musim panen.
"Tapi kan kita lihat dari masa panennya. Jangan sampai kita datangkan pada masa panen. Itu sama aja itu membunuh petani," tegasnya.
Baca Juga: Badan Pangan Nasional Ungkap Sudah Beli 200.000 Ton Beras dari Luar Negeri
Untuk harga pembelian beras impor tersebut, Buwas menyebut lebih murah dari harga beras medium di Indonesia. Tak menyebut angka detail. Hanya saja Buwas mengungkap pembelian beras impor di bawah Rp 9.000 per kilogram.
Beras impor yang didatangkan nantinya ialah jenis premium. Hal ini lantaran di luar negeri sudah tidak tersedia stok beras medium. Namun lantaran ada ketentuan CBP ialah beras medium, maka akan dilakukan pengalihan dengan izin dari Menteri Keuangan.
"Kalau premium itu bisa disikapi dengan pembelian komersil. Nanti setelah di sini kita minta izin dari Menteri Keuangan melalui audit BPK, boleh nggak itu dialihkan menjadi CBP, yaitu nanti selisihnya yang bayar pemerintah," kata Buwas.
Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan, 200.000 ton beras yang akan datang hanya disiapkan untuk mengisi stok Bulog.
"Yang 200.000 ton itu hanya disiapkan untuk mengisi stoknya Bulog. Kita nggak mau cerita yang lain. Karena itu diperlukan untuk kondisi luar biasa. Untuk intervensi harga," kata Arief.
Ia mengatakan, izin impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan hanya berlaku hingga 31 Desember 2022. Namun tidak memungkinkan untuk mendapatkan pasokan 500.000 ton impor secara singkat.
Baca Juga: Beras Jadi Kontributor Inflasi, Ekonom Ingatkan Pemerintah untuk Jaga Pasokan
Senada dengan Buwas apakah impor akan dilakukan lagi tahun depan, Arief mengatakan masih akan melihat kondisi ke depan.
"Setahu saya yang dikeluarkan Pak Mendag kan ini 1 tahun ya jadi 31 Desember. Kan nggak mungkin segitu banyak dalam waktu singkat. Kuota impor itu per tahun nggak bisa nyebrang tahun. Jadi sampai dengan 31 Desember setahu saya 200.000. Itupun juga lagi berjuang karena enggak mudah cari stok segitu dalam waktu singkat," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Ia telah meneken izin impor beras. Adapun izin kuota yang diberikan ialah 500.000 ton. Dan dapat didatangkan kapanpun diperlukan.
"Yang saya teken 500.000 yang saya tanda tangan, tapi kalo perlunya 200.000 ya silahkan, karena yang tahu itu Bapanas sama Bulog," kata Zulkifli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
