Cari cadangan migas di laut dalam, SKK Migas gandeng Pushidoral

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mendukung peningkatan usaha-usaha pencarian cadangan minyak dan gas bumi di laut dalam, SKK Migas menggandeng Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Penandatanganan kerjasama dilakukan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan, di kantor SKK Migas, Rabu (16/6).

Dwi Soetjipto mengatakan, kerjasama antara SKK Migas dengan Pushidrosal memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor hulu migas memiliki fasilitas yang berada di pantai, bawah air maupun di lepas pantai (offshore) dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Jadi, dibutuhkan pemetaan fasilitas di laut untuk mendukung operasional hulu migas yang optimal dan sebagai aset yang strategis akan memudahkan dalam melakukan pengamanan aset hulu migas. Apalagi, mengingat wilayah laut Indonesia sangat luas dan sebagian wilayah operasi hulu migas dan fasilitasnya berada di perbatasan laut dengan negara lainnya.

“Kerjasama ini tidak hanya memiliki arti ekonomi dalam memandang fasilitas hulu migas di perbatasan, tetapi juga aspek kedaulatan negara. Kerjasama ini juga dibutuhkan terutama untuk mengawal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menyimpan sumber daya migas cukup menjanjikan,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6).

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini potensi sumber daya migas di kawasan laut dalam mulai menarik untuk dikembangkan. Dwi menyebutkan, potensi cadangan di kawasan laut dalam cukup besar.

"Saat ini kami memiliki tiga proyek yang sedang dikembangkan, antara lain di Kalimantan Timur Kutai Basin dan Proyek Abadi Masela di Laut Arafura. Selain itu masih ada 108 cekungan yang sebagian berada di laut yang menunggu untuk dikembangkan," ujar Dwi.

Selain itu, terdapat 38 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan fasilitas hulu migas di laut meliputi antara lain 48 lokasi terminal hulu migas. Lalu, fasilitas anjungan lepas pantai (platform) mencapai 520 unit dan terdapat ribuan kilometer pipa bawah air yang harus dijaga keamanan dan keandalannya.

“Upaya meningkatkan produksi migas nasional harus didukung dengan fasilitas produksi yang andal. Tidak hanya andal, tetapi juga fasilitas operasional hulu migas harus terdata dengan baik, agar memudahkan dalam inventarisasi asset, pemeliharaan maupun pengamanannya," kata Dwi.

Pengembangan industri hulu migas masih sangat diharapkan untuk dapat terus menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2050, peran hulu migas masih dominan dalam penyediaan kebutuhan energi yang terus meningkat.

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kebutuhan energi di tahun 2050 yang berasal dari minyak mencapai 3,97 juta barrel atau meningkat 139% dan gas mencapai 26.112 MMSCFD atau meningkat 298% dibandingkan saat ini.

Dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan keamanan fasilitas migas di laut, SKK Migas bersama KKKS telah melakukan beberapa mitigasi kemaritiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Diantaranya pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT), dan pemetaan fasilitas migas ke dalam Peta Laut Indonesia.

Kerjasama antara SKK Migas dan mitra kerja KKKS dengan Pushidrosal sangat penting untuk menunjang kegiatan tersebut di atas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Hidro Oseanografi TNI AL menyampaikan dukungannya atas upaya SKK Migas dalam menjaga kinerja dan produksi migas untuk mendukung pembangunan nasional. Agung juga menyampaikan, kerjasama pemetaan fasilitas migas di laut sudah dilakukan sejak era BP Migas.

“Penandatangan kerjasama hari ini adalah wujud dari upaya para pihak terus meningkatkan kerjasama dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran terhadap fasilias operasi yang digunakan oleh KKKS untuk kegiatan hulu migas," ujar Agung.

Selain itu, Agung melihat, pemetaan laut, penerapan operasional berwawasan lingkungan, serta akan menjadi navigas baik untuk TNI maupun masyarakat. Dengan kerjasama ini untuk selanjutnya akan dilakukan pembaharuan peta laut, sehingga dengan peta baru tersebut akan semakin meningkatkan keselamatan pelayaran.