Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jalanan di Indonesia terkenal dengan keberadaan polisi tidur yang dimaksudkan untuk membuat pengendara tidak melaju dengan kecepatan tinggi.
Sayangnya, alat pembatas kecepatan tersebut kerap membahayakan pengendara, terlebih jika dibangun sembarangan tanpa mengikuti aturan.
Namun tahukah Anda, masyarakat bisa dikenai denda hingga Rp 24 juta apabila membangun polisi tidur sembarangan tanpa izin dari pihak terkait?
Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam Pasal 28 ayat (1) tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
Selanjutnya dalam Pasal 274 ayat (1) tertulis bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan seperti yang tertulis dalam Pasal 28 ayat (1), maka akan dipidana paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.
Baca Juga: Kakorlantas Polri Sebut Kecelakaan pada Operasi Ketupat 2022 Turun 31 %
Adapun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, diketahui bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan oleh beberapa pihak yang telah ditentukan.
Pihak-pihak tersebut, yakni Direktur Jenderal untuk jalan nasional di luar Jabodetabek, Kepala Badan untuk jalan nasional yang berada di Jabodetabek, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa, serta Walikota untuk jalan kota.
Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 14 Tahun 2021 diketahui alat pembatas kecepatan atau polisi tidur terbagi menjadi tiga, antara lain speed bump, speed hump dan speed table.
