Reporter: Ranimay Syarah, Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) oleh PT Pertamina belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya Kementerian BUMN saat ini belum memberikan persetujuan.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan, pemerintah masih memikirkan opsi terbaik.“Hingga saat ini belum diputuskan,” ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian BUMN, Kamis (16/1).
Saat ini, kata dia, Kementerian BUMN masih menunggu hasil analisis akuisisi PGN oleh Pertamina. Setelah itu barulah pemerintah akan mengambil keputusan.
Analisis atau kajian akuisisi ini kin itengah dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Securities. “Kementerian BUMN masih akan mendengar masukan dan analisis PGN," tegas dia.
Sejatinya akuisisi PGN oleh Pertamina ini tertuang dalam risalah rapat Kementerian BUMN dengan jajaran direksi Pertamina dan PGN. Dimana rapat tersebut dilakukan lebih dari tiga kali.
“Awalnya, kami koordinasi lewat grup Blackberry Messenger. Rapat kedua di Kementerian BUMN pada 30 Desember, lalu rapat ketiga di Pertamina tanggal 7 Januari kemarin. Setelah itu, masih ada rapat lanjutan yang menghadirkan direksi PGN,” katanya.
Dua opsi akuisisi
Dahlan juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN telah menawarkan pelaksanaan akuisisi dengan dua opsi. Opsi pertama, akuisisi melalui dua tahap, dimana pada tahap pertama PGN bakal beli Pertagas, lalu tahap kedua PGN dibeli Pertamina.
Untuk opsi kedua, hanya melalui satu tahap saja, dimana Pertamina langsung membeli PGN. "Pilihan tersebut sudah didiskusikan dengan semua eselon Kementerian BUMN, Direksi PGN, dan Direksi Pertamina. PGN itu tidak akan hilang, apalagi hancur. PGN akan tetap berjalan sebagai perusahaan energi besar di Indonesia. "Namun, memang posisinya perusahaan menjadi anak usaha Pertamina," ujarnya.
Tujuan utama rencana akuisisi ini sebetulnya ingin mengalirkan gas ke rumah-rumah sehingga tidak perlu mengandalkan Elpiji. Selama ini, jaringan pipa gas ke rumah tangga hanya PGN saja yang mau mengerjakan.
Sedangkan Pertamina enggan mengerjakan dan tetap keukeuh pada produksi Elpiji. "Kalau Elpiji itu kan mahal, bahan bakar diangkut dengan truk kesana kemari, ruwet sekali itu. Kita ini harus lebih modern, air minum, listrik, semuanya disalurkan lewat pipa, kan lebih murah, " kata dia.
Kementerian BUMN memikirkan bahwa masa depan Indonesia bukan lagi pada minyak, melainkan gas. Namun, sayangnya realisasi gas untuk rakyat masih sangat lambat. Selama ini kata Dahlan, gas hanya untuk pabrik dan ekspor saja, maka PGN dan Pertamina harus memikirkan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
