Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang dilaksanakan sejak 2015 lalu berpotensi terhambat realisasinya akibat penyebaran wabah Corona di seluruh Indonesia. Di saat yang sama, hambatan tersebut bisa berujung pada potensi timbulnya kelebihan pasokan listrik yang ditanggung oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan, dari informasi awal pihaknya mendapati sudah ada 6 proyek pembangkit listrik oleh Independent Power Producers (IPP) dengan total 4.400 MW yang menyatakan kondisi force majeure seiring wabah Corona. Keenam proyek pembangkit listrik IPP ini kemungkinan akan mengalami penundaan operasional dari rencana awal.
Baca Juga: Konsumsi listrik PLN melambat terdampak wabah virus corona
Ia juga menilai, kalaupun seluruh proyek pembangkit listrik yang dijadwalkan selesai tahun ini benar-benar terealisasi, bisa dipastikan sistem listrik Jawa dan Sumatera akan mengalami kondisi kelebihan pasokan. Hal ini akibat turunnya konsumsi listrik seiring pandemi Corona di Indonesia.
IESR pun memperkirakan pertumbuhan konsumsi listrik nasional di tahun ini sekitar 2% atau lebih rendah dari capaian di tahun kemarin sebesar 4,5%. Dengan proyeksi sebesar itu, total kebutuhan pembangkit listrik baru sampai akhir 2020 sebenarnya berada di bawah 3.000 MW.
Bahkan, menurut Fabby, kondisi kelebihan pasokan listrik masih akan menghantui Indonesia pada tahun 2021 nanti. Hal tersebut karena adanya proyek pembangkit listrik yang tertunda atau mengalami kendala pengerjaannya pada tahun ini, sehingga diperkirakan selesai di tahun depan.
“Jadi kalau semua selesai sesuai jadwal, di tahun 2021 pun potensi oversupply masih akan terjadi karena diperkirakan permintaan listrik masih melemah,” ungkap dia, hari ini (13/4).
Baca Juga: Ada wabah corona, PLN upayakan proyek listrik 35.000 MW tetap berjalan
Fabby memperkirakan, pertumbuhan konsumsi listrik di tahun depan masih di bawah 4% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4%-4,5%. Dalam kondisi seperti itu, PLN akan menghadapi beban berat karena dalam jangka pendek dan menengah laju pertumbuhan konsumsi listrik lebih rendah daripada ketimbang saat proyek listrik 35.000 MW pertama kali dicanangkan tahun 2015 lalu.
Di sisi lain, pasokan listrik dari IPP sudah mulai masuk secara bertahap sehingga PLN berpotensi mengalami kondisi kelebihan pasokan paling tidak dalam 2 sampai 3 tahun mendatang. “Ini menyebabkan tekanan pada finansial PLN karena mereka harus menyerap listrik swasta dengan tingkat faktor kapasitas yang tinggi,” terang Fabby.
Maka dari itu, PLN perlu melakukan penjadwalan ulang proyek-proyek pembangkit listrik yang ada. Bisa saja proyek-proyek tersebut mundur 1—2 tahun dari rencana operasional semula.
Kemudian, PLN perlu melakukan negosiasi ulang kontrak-kontrak IPP yang sudah berusia di atas 15 tahun untuk menurunkan tingkat faktor kapasitas menjadi di bawah 65%. Tak hanya itu, renegosiasi kontrak-kontrak IPP dari program listrik 35.000 mesti dilakukan dengan memperhatikan komponen utama yang menjadi dasar bankability pembangkit listrik yang bersangkutan.
“Pemerintah juga perlu mengurangi penambahan kapasitas PLTU setelah tahun 2025 nanti,” sambung Fabby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
