Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN terkait menjadi off-taker komoditas pertanian untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional dan menyerap produk pertanian para petani nasional. Kebijakan ini juga untuk menjaga pendapatan jutaan petani Indonesia yang saat ini mengalami kelesuan pasar akibat dampak pandemi covid-19.
Sektor pertanian dinilai terdampak signifikan akibat pandemi covid-19. Saat ini komoditas pertanian, seperti sayuran dan hortikultura, yang diproduksi petani serapan pasarnya rendah.
Baca Juga: Jelang puasa, Presiden Jokowi minta distribusi bahan pokok tidak terganggu
Ini karena berkurangnya bandar-bandar yang selama ini membeli produk pertanian dari petani dan mensuplai ke pasar-pasar dan industri, akibat lesunya ekonomi, terganggunya jalur distribusi logistik, dan menurunnya daya beli masyarakat. "Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi off-taker produk hasil pertanian,” ungkap Staf Khusus Wakil Presiden RI, Lukmanul Hakim dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Lukman mengungkapkan perlu tindak lanjut segera atas kebijakan pemerintah mengeluarkan stimulus penanganan dampak covid-19 senilai Rp 405,1 triliun, yang sebagian diantaranya untuk pemulihan ekonomi nasional dan UMKM termasuk sektor pertanian. “Ini harus kita tindaklanjuti dan diimplementasikan secara efektif,” paparnya.
Seperti diumumkan Presiden Joko Widodo, pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun untuk penangan covid-19. Total anggaran dialokasikan Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.
Sementara itu Direktur Utama PTPN VIII Wahyu mengingatkan perlunya ketersediaan pangan yang cukup di masa pandemi covid-19 ini. Setidaknya, memiliki cadangan cukup beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk 3-6 bulan ke depan. Menurut data informasi lapangan, stok beras saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Sementara kebutuhan beras rata-rata sekitar 2,5 juta ton–3 juta ton per bulan.
Baca Juga: Bulog harap perubahan HPP gabah/beras pacu petani tingkatkan produksi
Cadangan beras diharapkan bertambah dengan masa musim tanam bulan April 2020. Namun, menurut Wahyu, perlu diantisipasi, panen Masa Tanam I ini hasilnya tidak begitu menggembirakan. “Diperkirakan produksi gabah turun hingga 50%,” tuturnya.
Penurunan produksi padi ini akibat keterlambatan mulai menanam karena iklim dan cuaca yang kurang mendukung. Keterlambatan masa tanam tersebut berdampak pada meningkatnya hama, salah satunya tikus. Pantauan lapangan di produksi padi petani turun dari rata-rata sekitar 5-6 ton per hektar menjadi 3-3,5 ton per hektar.
Solusinya, pasca panen diharapkan masyarakat dapat melanjutkan penanam padi untuk menjaga produksi nasional, dengan meningkatkan dukungan pemerintah terkait penyediaan air, irigasi, dan pendukung lainnya.
“Ketidakseimbangan supply-demand beras terlihat juga dari harga beras di pasar saat ini yang mengalami kenaikan. Salah satu contohnya adalah di kawasan Lembang Jawa Barat, harga beras medium per liter Rp 10.000,- (Rp. 12.000 per kilogram), harga tersebut melampaui harga ketetapan pemerintah di kisaran Rp 8.500,” jelas Wahyu.
Baca Juga: HPP berubah, Bulog berharap bisa serap gabah atau beras lebih banyak
Wahyu mengatakan, untuk pengendalian dan stabilitas ketersediaan pangan dan mendorong peningkatan produksi pertanian nasional secara berkesinambungan, sesuai amanah undang-undang, pemerintah untuk segera membentuk Badan Otoritas Pangan, yang akan menjadi regulator dan pengendali pangan nasional serta mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait.
Meski persediaan beras terbatas,tidak merekomendasikan impor beras untuk saat jangka pendek ini. Karena berdasarkan pengalaman, proses impor juga membutuhkan waktu, realisasinya bisa 2-3 bulan kemudian.
Sementara impor komoditas lainnya seperti gula pasir, bawang bombay, dapat dipertimbangkan. “Saat ini dibutuhkan pendataan stok pangan dari berbagai pihak untuk memperoleh data yang akurat,” kata Lukmanul Hakim, yang juga Ketua Umum ARBI.
Baca Juga: Pengamat: Perubahan HPP membuat Bulog lebih leluasa serap gabah dan beras
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
