Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
"Capaian EPC dari RDMP Balongan terutama ditunjang dengan percepatan konstruksi, dimana saat ini konstruksi sudah terealisasi sebesar 36,22%. Angka ini cukup jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 28.159 %,” jelas Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical Pertamina, Ifki Sukarya dalam keterangan resmi, Rabu (22/9).
Ifki melanjutkan bahwa di bulan September 2021, RDMP Balongan Pertamina sudah memulai proses konstruksi untuk Mechanical & Piping.
Ifki dalam keterangan resmi tersebut mengungkapkan, proyek ini diharapkan rampung pada Mei 2022 mendatang dan mampu mengolah BBM ramah lingkungan berstandar euro IV/V.
Baca Juga: Melihat komitmen Pertamina untuk pengembangan energi baru terbarukan
Selain itu, program RDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengolahan crude, meningkatkan kuantitas produk, dan meningkatkan kompleksitas kilang agar dapat menghasilkan lebih banyak produk bernilai tinggi.
RDMP Cilacap
Proyek ini ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dari semula 348.000 barel per hari menjadi 400.00 barel per hari. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2022.
Sebelumnya, Pertamina digadang-gadang bakal bekerja sama dengan Saudi Aramco untuk proyek ini, sayangnya rencana tersebut urung terlaksana. Selain sejumlah proyek RDMP di atas, Pertamina juga tengah berfokus melaksanakan pengembangan kilang atau RDMP di Dumai dan Plaju.
Jokowi soroti Kilang Tuban dan TPPI
Kemudian, Pertamina juga bakal membangun kilang baru melalui proyek GRR Tuban. Secara khusus, Jokowi menilai pembangunan GRR Tuban tergolong lamban padahal investor sudah siap untuk berinvestasi.
Baca Juga: Kilang Pertamina Internasional cari partner untuk bisnis petrokimia
"Rosneftnya pengen cepet tapi kitanya gak pengen cepet. Ini investasi yang gede sekali, Rp 168 triliun tapi realisasinya baru kira-kira Rp 5,8 triliun," ungkap Jokowi.
Jokowi melanjutkan, dalam pengembangan Kilang Tuban diketahui ada permintaan untuk revitalisasi dan pembangunan jalur kereta api hingga jalan tol. Menurutnya permintaan ini tidak menjadi masalah karena pemerintah juga akan bertanggung jawab untuk proses pembangunannya.
