Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Market consultation atau konsultasi pasar mengenai pembangunan kilang minyak yang berlangsung di Singapura ternyata membuahkan hasil. Ada enam perusahaan yang serius untuk berinvestasi kilang di tahan air.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kehadiran pemerintah di konsultasi pasar yang diselenggarakan di Singapura pada Senin kemarin (10/2) menjadi stimulus positif bagi investor. Pemerintah Indonesia dianggap serius ingin membangun kilang.
Jumlah perusahaan yang hadir dalam acara tersebut mencapai 38 perusahaan. Investornya berasal dari berbagai negara, mulai dari Jepang, China, dan Timur Tengah. Kuwait Petroleum pun hadir dalam konsultasi pasar tersebut.
Sekedar mengingatkan, Kuwait Petroleum sedari awal tertarik membangun kilang namun mereka mencecar permintaan insentif yang tinggi kepada pemerintah. Pemerintah pun menolaknya.
Menurut Bambang, ada enam perusahaan yang benar serius tertarik dan telah melakukan pembicaraan satu per satu dengan pemerintah. "Enam ini akan bikin konsorsium. Jadi tidak sendirian," ujarnya, Rabu (12/2).
Sayangnya, Bambang tidak menjelaskan lebih lanjut identitas enam perusahaan yang tertarik tersebut. Alasan mereka lakukan konsorsium alias bergabung dengan perusahaan lain adalah karena nilai investasi kilang yang tidak sedikit. Apalagi untuk mendirikan satu kilang bisa menghabiskan biaya Rp 90 triliun.
Yang paling banyak ditanyakan para investor tersebut terhadap pembangunan kilang adalah kesiapan lahan. Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan lahan di Bontang Kalimantan Timur. Di sini tanahnya sudah bebas dari pembebasan lahan dan secara geografis bagus karena berada di pinggir laut dalam.
“Luas lahannya mencapai 400-500 hektare. Bisa diperluas lagi kalau diperlukan," tandas Bambang. Soal insentif pajak, diakui Bambang, investor tidak banyak yang bertanya soal itu.
Namun dalam hal ini pemerintah telah mempersiapkan fasilitas insentif pajak atawa tax holiday berupa kelonggaran pembebasan pembayaran pajak hingga 15 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
