Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Semenjak beroperasi di Indonesia pada 1967 silam, porsi bagian keuntungan operasi tambang yang dikantongi PT Freeport Indonesia selalu lebih besar dibandingkan porsi untuk pemerintah selaku pemilik lahan dan kekayaan sumber daya alam.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dalam delapan tahun terakhir rata-rata keuntungan bersih yang dihasilkan anak usaha Freeport McMoran tersebut sekitar US$ 2,25 miliar hingga US$ 3,25 miliar.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, perhitungan pihaknya dalam delapan tahun terakhir, rata-rata bagian pemerintah dari hasil operasi tambang Freeport hanya 40%. Sementara, hasil yang dikantongi Freeport justru lebih besar, yakni hingga 60% dari total keuntungan.
"Freeport sudah beroperasi lebih 40 tahun, rasanya untuk segera ditingkatkan penerimaan negara dan kami ingin balik persetase tersebut secara bertahap agar jatuh ke Indonesia," kata dia, di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (20/1).
Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menjelaskan, penerimaan negara dari hasil tambang di Papua tersebut hanya mencapai US$ 900 juta hingga US$ 1,3 miliar per tahun atau setara 40% . Sedangkan bagian yang dikantongi Freeport mencapai US$ 1,35 miliar hingga US$ 1,95 miliar per tahun atau sekitar 60%.
Karena itu, pihaknya dalam pembahasan draf amandemen kontrak karya (KK) Freeport akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara. "Seluruh penerimaan negara tersebut sudah termasuk pajak, royalti, dan dividen saham pemerintah di Freeport," kata Sukhyar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
